Zacky Muhammad Zam Zam: Bersama Bawaslu Jabar, Kader P2P Harus Siap Kawal Pemilu 2029

Bogor, Jawa Barat - Ketua Bawaslu Jawa Barat Zacky Muhammad Zam Zam menegaskan pentingnya kesiapan kader pengawas partisipatif dalam mengawal proses demokrasi menuju Pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan pada kegiatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) di Kota Bogor, Jumat malam (1/8/2025).

Dalam sambutannya, Zacky mengungkapkan bahwa sepanjang periode pengawasan, Bawaslu Jawa Barat telah menangani sekitar 500 perkara, dengan mayoritas berasal dari laporan masyarakat. Hal ini, menurutnya, merupakan indikator positif atas meningkatnya kesadaran dan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.

“Ini kabar baik. Artinya partisipasi publik meningkat. Temuan dari pengawas justru lebih sedikit. Pencegahan sudah lebih dari 10 ribu kegiatan. Kita berharap kader pengawas partisipatif siap membersamai Bawaslu menuju Pemilu dan Pemilihan 2029,” ujar Zacky.

Sementara itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar Nuryamah turut menyampaikan paparan mengenai empat tujuan utama dari pendidikan pengawasan partisipatif.

Pertama, mewujudkan pusat pendidikan dan pengembangan kapasitas pengawasan yang berkesinambungan. Kedua, mencetak kader pengawas partisipatif yang siap terlibat aktif. Ketiga, mendorong tumbuhnya organisasi dan komunitas pengawasan pemilu. Dan keempat, meningkatkan kapasitas pengawas agar lebih efektif dan fungsional dalam menjalankan tugasnya.

Kegiatan P2P yang dilaksanakan di Bogor ini diikuti oleh peserta dari kalangan alumni Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) yang berasal dari Kota Bogor, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Mereka hadir sebagai representasi komunitas yang selama ini aktif melakukan pengawasan pemilu di tingkat akar rumput dan terus dibekali untuk meningkatkan kapasitas mereka.

Kegiatan ini juga dihadiri Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Tenaga Ahli Bawaslu RI, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Hadir pula perwakilan dari Bawaslu Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok, yang turut memberikan apresiasi atas keberlangsungan program penguatan pengawasan partisipatif di wilayah Jawa Barat.***