Tingkatkan Kualitas Kebijakan, Bawaslu Resmikan Rumah Kebijakan

Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mendorong perubahan pola perumusan kebijakan di lingkungan Bawaslu agar lebih sistematis, terencana, dan berbasis data serta bukti. Menurutnya, kebijakan pengawasan pemilu harus didukung kajian yang kuat agar mampu menjawab persoalan kepemiluan secara tepat. Herwyn mengakui, proses perumusan kebijakan di Bawaslu belum sepenuhnya didukung data dan bukti yang memadai.

“Kita harus mengakui bahwa proses perumusan kebijakan kita belum sepenuhnya berbasis data dan bukti yang memadai. Hal ini menjadi otokritik sekaligus kesempatan bagi kita untuk membangun proses perumusan kebijakan yang lebih sistematis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Herwyn saat meresmikan Rumah Kebijakan Bawaslu secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Herwyn mengungkapkan, hasil evaluasi Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025 menunjukkan Bawaslu memperoleh nilai 80,10 dengan kategori baik. Meski demikian, posisi tersebut masih berada dalam kelompok 20 besar terbawah di antara kementerian dan lembaga. Evaluasi juga menemukan sejumlah persoalan, seperti kebijakan yang belum memenuhi standar, dokumen pendukung yang tidak lengkap, serta proses penyusunan kebijakan yang masih sporadis dan spontan.

Menurut Herwyn, Rumah Kebijakan dibangun untuk menjawab tantangan tersebut. Fasilitas ini memiliki lima ruang utama, yaitu dapur kebijakan, laboratorium kebijakan, klinik kebijakan, kamar kebijakan, dan pojok kebijakan. Masing-masing dirancang untuk mendukung pengolahan data, kolaborasi kajian, konsultasi kebijakan, peningkatan kapasitas analis, serta pengelolaan dokumentasi dan literatur.

“Rumah Kebijakan merupakan jembatan dari cara lama menuju cara yang baru,” kata Herwyn.

Dia menegaskan, keberlanjutan Rumah Kebijakan tidak cukup hanya dengan peresmian fasilitas. Bawaslu perlu membangun tata kelola yang jelas melalui norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), serta standar operasional prosedur (SOP) agar proses perumusan kebijakan berjalan konsisten dan akuntabel.

Herwyn juga menyampaikan lima arahan kepada tim pengelola, yakni menjaga kualitas data, melibatkan statistisi sejak awal, bekerja proaktif, menyampaikan kritik secara objektif, serta menyajikan hasil kajian secara ringkas dan jelas. Dia turut mendorong pelibatan jajaran Bawaslu daerah agar kebijakan yang dihasilkan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pengawasan di lapangan.

Herwyn berharap Rumah Kebijakan dapat menjadi pusat kajian sekaligus sumber rekomendasi strategis bagi pimpinan dalam mengambil keputusan. Dengan dukungan kajian berbasis data dan bukti, kebijakan pengawasan pemilu dan pemilihan diharapkan semakin terukur, tepat sasaran, dan berkontribusi terhadap terwujudnya pemilu yang berintegritas.***