Cegah Pelanggaran Disiplin, Bawaslu Jabar Ingatkan Pegawai Jaga Profesionalitas dan Integritas

Cimahi, Jawa Barat – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat Widodo Wuryanto mengingatkan seluruh pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat agar senantiasa menjaga integritas, profesionalitas, dan netralitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Ia menegaskan, setiap pegawai harus menghindari tindakan maupun perilaku yang berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.

“Integritas merupakan hal mendasar yang harus dijaga oleh setiap pegawai. Jangan sampai ada tindakan atau perilaku yang dapat merusak integritas, profesionalitas, dan netralitas lembaga, terlebih dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan pemilu maupun pemilihan,” tegas Widodo saat melakukan sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, di Bawaslu Kota Cimahi, Kamis (5/11/2026).

Widodo menjelaskan, terdapat sejumlah tindakan yang dilarang bagi pegawai karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan merusak kredibilitas lembaga. Di antaranya menerima hadiah atau pemberian yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan jabatan, pekerjaan, ataupun pelaksanaan tugas pengawasan.
Selain itu, pegawai dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak tertentu; memberikan dukungan kepada peserta pemilu atau pemilihan; serta menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis.

“Pegawai juga tidak boleh melakukan pungutan liar atau pungutan di luar ketentuan yang berlaku, menyalahgunakan wewenang, maupun melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak yang dilayani dan masyarakat. Seluruh larangan ini harus menjadi perhatian dan pedoman dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,” ujar Widodo.

Ia menambahkan, setiap pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib pegawai akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggarannya. Sanksi tersebut meliputi kategori ringan, sedang, hingga berat. Karena itu, setiap pegawai perlu memahami ketentuan yang berlaku agar tidak melakukan tindakan yang berujung pada pelanggaran disiplin.

Melalui sosialisasi tersebut, Widodo berharap seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Barat maupun Bawaslu Kabupaten/Kota dapat semakin meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab dalam bekerja.

“Saya berharap seluruh pegawai senantiasa menjaga kedisiplinan, profesionalitas, serta integritas. Pahami dan laksanakan tata tertib ini dengan sungguh-sungguh, sehingga seluruh jajaran sekretariat dapat memberikan dukungan terbaik bagi pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan secara profesional, independen, dan berintegritas,” pungkasnya.

Sosialisasi tersebut diikuti Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi, Seta Dewa Nugroho, beserta seluruh pegawai dan staf di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan disiplin dan pemahaman terhadap tata tertib sebagai landasan dalam mewujudkan aparatur sekretariat Bawaslu yang profesional dan berintegritas.***