Perkuat Pengawasan Hak Pilih, Bawaslu Dorong Integrasi Data Dukcapil

Jakarta - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait mendorong integrasi data kependudukan antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Langkah ini dinilai penting untuk mempermudah akses Bawaslu terhadap data kependudukan sebagai dasar pengawasan pemutakhiran data pemilih.

“Kami mohon dukungan KSP (Kantor Staf Presiden) agar integrasi ini dapat didorong. Semoga ke depan kita bisa dibantu untuk mempermudah aksesibilitas data ini, mengingat data pemilih merupakan bahan baku utama bagi kami dalam melaksanakan pengawasan pemilu,” ujar Ferdinand dalam audiensi dengan KSP di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Ferdinand, keterbatasan akses dan data kependudukan yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan persoalan dalam penyusunan daftar pemilih, termasuk meningkatnya jumlah pemilih yang masuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada hari pemungutan suara. Kondisi tersebut juga dapat meningkatkan kerawanan, seperti data pemilih ganda dan potensi persoalan yang berujung pada pemungutan suara ulang (PSU).

Dia menjelaskan, akurasi data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih berjalan optimal. Karena itu, Bawaslu membutuhkan dukungan data yang mutakhir dan mudah diakses untuk memperkuat pengawasan serta mengantisipasi potensi pelanggaran.

Sebagai langkah antisipasi, Ferdinand menyampaikan bahwa Bawaslu pada 2026 melakukan pemetaan kerawanan pemutakhiran data pemilih. Pemetaan tersebut menjadi bagian dari upaya mengidentifikasi persoalan data pemilih yang berpotensi berulang pada Pemilu 2029.

“Pada 2026 ini, Bawaslu melakukan pemetaan kerawanan pemutakhiran data pemilih sebagai wujud pemetaan kerawanan isu data pemilih yang berpotensi terjadi berulang pada Pemilu 2029,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Tenaga Ahli Utama Kedeputian I KSP Hera Nugurahayu mengapresiasi pemetaan kerawanan yang disampaikan Bawaslu. Menurutnya, data dan informasi tersebut memberikan wawasan baru bagi KSP, khususnya terkait persoalan kerawanan data pemilih di daerah.

“Kami sepakat bahwa Indeks IKP memiliki peran krusial di daerah, sehingga metodologinya perlu terus diperkuat agar dapat diaplikasikan secara optimal di tingkat lokal. Meski prosesnya rumit, ini sangat menarik dan akan kami perdalam lebih lanjut,” ungkap Hera.***