Bawaslu Siapkan 5 Langkah Pengawasan Penataan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu 2029

Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda meminta jajaran pengawas menyiapkan data pembanding sejak dini untuk mengawasi penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu 2029 mendatang. Persiapan tersebut perlu dilakukan tanpa menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan rancangan penataan dapil.

“Teman-teman jangan menunggu rancangan KPU terbit baru mencari data. Kumpulkan data kependudukan resmi terbaru dan peta wilayah administrasi terbaru, termasuk kalau ada pemekaran daerah,” ujar Herwyn dalam kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 secara daring di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Menurut Herwyn, pengawasan penataan dapil tidak cukup dilakukan dengan memeriksa regulasi dan mengawasi keputusan KPU. Bawaslu juga perlu melakukan kajian untuk memastikan penataan dapil memenuhi tujuh prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Untuk menguji penerapan prinsip tersebut, Herwyn meminta jajaran Bawaslu melakukan simulasi terhadap dapil yang telah terbentuk. Hasilnya kemudian dituangkan dalam matriks penilaian agar setiap dapil memiliki catatan dan dasar evaluasi yang terukur.

“Setiap dapil diberi catatan, bukan hanya kesan. Ketika masuk dalam penataan lagi, bukan tidak mungkin dapil yang sudah ada sekarang berdasarkan kajian kita minta kepada KPU untuk ditata lagi,” tegasnya.

Herwyn juga menyampaikan lima langkah persiapan pengawasan penataan dapil. Pertama, mengumpulkan data kependudukan dan peta wilayah administrasi terbaru. Kedua, menguji dapil berdasarkan tujuh prinsip penataan dapil. Ketiga, berpartisipasi dalam setiap uji publik untuk mencatat masukan masyarakat dan tanggapan KPU.

Keempat, menyusun masukan tertulis berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, termasuk dapil yang kerap menimbulkan sengketa, wilayah yang sulit dijangkau karena kondisi geografis, serta kecamatan yang tidak memiliki keterikatan sosial dengan dapilnya.

Kelima, mendokumentasikan seluruh hasil pengawasan dan simulasi secara sistematis sebagai bahan analisis dan penyampaian rekomendasi kepada KPU.

Melalui langkah tersebut, Herwyn berharap jajaran Bawaslu dapat melakukan pengawasan penataan dapil secara lebih proaktif, terukur, dan berbasis kajian sehingga prinsip keadilan dan keterwakilan dalam pemilu dapat terjaga.***