Pusdatin Bawaslu Gelar Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bogor dan Kuningan

Cimahi, Jawa Barat - Setelah Depok dan Kabupaten Bandung Barat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu kembali menggelar Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik di beberapa daerah di Jawa Barat.

Kali ini, forum literasi digelar di dua daerah sekaligus yakni di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Kuningan pada Rabu (23/7/2025).

Di Kabupaten Bogor, forum literasi yang diikuti berbagai elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kepemudaan, dan pemilih pemula, diselenggarakan di Gedung Serbaguna Welasih, Kabupaten Bogor.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2HM) Bawaslu Jabar Nuryamah menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, terutama kelompok muda dan perempuan, dalam mendorong keterbukaan dan partisipasi publik secara seimbang dan bertanggung jawab.

"Forum ini hadir sebagai upaya edukasi publik terhadap tugas dan kewenangan Bawaslu, sekaligus penguatan pemahaman mengenai keterbukaan informasi dalam kerangka hukum yang berlaku," katanya saat memberikan sambutan.

Komitmen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keterbukaan informasi hasil pengawasan Pemilu juga disampaikan Plt. Kepala Pusdatin Bawaslu Hendri Dwi Prastowo.

"Kegiatan ini menjadi bukti komitmen Bawaslu untuk tetap hadir di tengah masyarakat. Terlebih, keterbukaan informasi atas hasil kerja pengawasan Pemilu 2024 masih sangat dibutuhkan publik,” ujarnya.

Forum Literasi di Kabupaten Kuningan

Kegiatan forum literasi di Kabupaten Kuningan diselenggarakan di El-Zeroun Meeting Room, Kabupaten Kuningan. Kegiatan antara lain dihadiri oleh Tenaga Ahli Bawaslu Bahtiar dan Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Widodo Wuryanto.  

Bahtiar menekankan pentingnya transformasi internal di tubuh Bawaslu untuk melayani kebutuhan informasi publik secara lebih optimal.

“Bawaslu punya data yang bisa digunakan masyarakat. Kita ingin masyarakat sadar bahwa mereka berhak tahu, kecuali informasi yang memang dikecualikan undang-undang,” katanya.

Sedangkan Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Widodo Wuryanto menekankan bahwa keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban kelembagaan, tetapi menjadi langkah strategis untuk menangkal hoaks dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pemilih pemula dan perempuan.

“Keterbukaan informasi adalah salah satu fondasi demokrasi yang sehat. Forum ini hadir untuk meningkatkan literasi publik, mencegah hoaks, dan memastikan masyarakat termasuk kelompok pemilih pemula dan perempuan untuk mendapatkan akses informasi yang kredibel,” ujar Widodo.***