Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Gandeng UMI Hadapi Tantangan Digital dan Politik Uang

Makassar, Sulawesi Selatan - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sinergi ini diharapkan mampu mendorong perguruan tinggi menjadi pusat edukasi politik yang sehat dan berintegritas.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan pentingnya menata ulang mekanisme aktivitas politik di lingkungan akademisi.

"Ke depan, perlu dirumuskan mekanisme agar aktivitas kampanye di kampus benar-benar menjadi sarana pendidikan politik yang esensial, bukan sekadar ruang kontestasi," ujar Bagja dalam acara yang berlangsung di Auditorium Al Jibra, Makassar, Senin (12/1).

Tantangan Demokrasi di Era Digital

Dalam kuliah umum bertajuk "Transparansi Pemilu, Akuntabilitas Negara, dan Penguatan Demokrasi Konstitusional", Bagja memaparkan tiga tantangan besar demokrasi saat ini:

Pertama, digitalisasi pemilu yakni adanya ketergantungan tahap pemilu pada sistem teknologi informasi seperti Sidalih dan Sirekap.

Kedua, dominasi pemilih muda.Lebih dari 60% pemilih nasional berasal dari kelompok digital native.

Ketiga, ancaman teknologi berupa potensi manipulasi konten berbasis kecerdasan buatan (deepfake) yang mengancam asas pemilu yang jujur dan adil.

Selain aspek teknologi, Bagja memberikan catatan kritis terhadap praktik politik uang. Ia mencontohkan temuan ekstrem seperti kasus di Pilkada Barito Utara di mana nilai satu suara mencapai Rp16 juta, serta adanya laporan dana kampanye nol rupiah yang mencurigakan.

"Kondisi tersebut menjadi perhatian serius kami untuk memastikan integritas pemilu tetap terjaga," tegasnya.

Kampus sebagai Benteng Moral Konstitusi

Menanggapi kolaborasi ini, Rektor UMI, Prof. Hambali Thalib, menyambut baik kehadiran Bawaslu yang ia sebut sebagai peristiwa intelektual penting bagi kampus. Ia menekankan bahwa demokrasi melampaui sekadar urusan teknis pemungutan suara, melainkan tentang nilai moral dan tanggung jawab.

"Demokrasi adalah tentang bagaimana kekuasaan diawasi dan dipertanggungjawabkan agar tetap berpihak kepada rakyat," tutur Hambali. 

Ia juga menegaskan posisi Bawaslu sebagai benteng moral konstitusi yang menjaga agar negara tidak abai terhadap potensi penyimpangan kekuasaan.

Melalui MoU ini, Bawaslu dan UMI berkomitmen untuk terus mengawal jalannya demokrasi melalui penguatan literasi politik bagi mahasiswa dan pengawasan partisipatif dari unsur akademisi.***