Perkuat IKP 2029, Bawaslu Tekankan Pentingnya Kualitas dan Validitas Data

Jakarta - Bawaslu memperkuat kompetensi pengelola data di seluruh unit kerja sebagai bagian dari persiapan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Penguatan kapasitas tersebut dilakukan untuk memastikan data yang dihimpun dan diolah dapat mendukung penyusunan metodologi IKP serta menghasilkan pemetaan kerawanan pemilu yang akurat dan sesuai dengan perkembangan situasi kepemiluan.

Anggota Bawaslu, Herwyn J.H. Malonda, menekankan kualitas data sebagai salah satu aspek penting dalam penyusunan IKP. Menurutnya, data yang tidak berkualitas dapat memengaruhi kualitas hasil pemetaan kerawanan sehingga proses pemilahan dan validasi data perlu menjadi perhatian sejak awal.

“Jangan sampai data dalam kategori sampah kita masuk. Namanya sampah, Bapak, Ibu, kecuali ada proses daur ulang. Namanya sampah kalau garbage in, garbage out,” tegas Herwyn saat menutup kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Herwyn mengatakan, peningkatan kompetensi pengelola data merupakan bagian dari upaya Bawaslu menyiapkan metodologi IKP 2029 sejak dini. Persiapan tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan penelitian dan pemetaan kerawanan pemilu, baik bagi kepemimpinan Bawaslu saat ini maupun periode berikutnya.

Dia juga menekankan pentingnya metodologi IKP yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan dinamika politik yang berpotensi memengaruhi kerawanan pemilu. Menurutnya, pengelolaan data tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan pemetaan kerawanan, tetapi juga mendukung penyusunan rekomendasi pencegahan berdasarkan perkembangan situasi terkini.

“Sebagai contoh, ada perubahan ketentuan dalam undang-undang pemilu, hal tersebut perlu diwaspadai karena berpotensi memunculkan persoalan baru yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Herwyn berharap IKP terus dikembangkan secara dinamis sebagai bagian dari sistem peringatan dini atau early warning system Bawaslu. Pemutakhiran dan pengelolaan data secara berkelanjutan dinilai penting agar potensi kerawanan dapat diidentifikasi lebih awal dan ditindaklanjuti melalui langkah pencegahan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Selain itu, Herwyn mendorong Bawaslu provinsi untuk turut mengembangkan kajian dan melakukan pemutakhiran data kerawanan di wilayah masing-masing. Menurutnya, kerja sama dengan perguruan tinggi, khususnya unit penelitian, dapat dilakukan untuk menghasilkan kajian yang lebih kontekstual sesuai dengan karakteristik dan dinamika setiap daerah.

“Pengelola data memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi yang valid serta memberikan masukan kepada pimpinan sebagai dasar pengambilan keputusan,” kata Herwyn.

Karena itu, dia mendorong pengelola data untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pembelajaran mandiri, pengembangan kemampuan analisis, serta pendalaman pengetahuan mengenai metode pengolahan data.

Herwyn menegaskan, peningkatan kompetensi pengelola data pada akhirnya merupakan bagian dari kontribusi terhadap penguatan kelembagaan Bawaslu.

“Yang kita lakukan hari ini untuk kepentingan lembaga dan suatu saat akan dapat balasan kepada Ibu Bapak, minimal Bapak Ibu sudah tahu sebuah proses bagaimana pengelolaan data terkait dengan perumusan, terkait dengan penelitian Indeks Kerawanan Pemilu,” pungkasnya.***