Herwyn Malonda Sampaikan Enam Arah Transformasi Kehumasan Bawaslu Menuju Pemilu 2029

Bogor, Jawa Barat - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menyampaikan enam arah transformasi kehumasan Bawaslu menjelang Pemilu 2029. Menurutnya, transformasi diperlukan agar kehumasan tidak hanya berperan sebagai corong lembaga, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang mampu membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.

“Kehumasan Bawaslu harus menjadi jembatan informasi bagi publik. Humas tidak boleh hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus mau mendengarkan kritik dan keluhan masyarakat, menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami, serta merespons berbagai isu yang berkembang secara cepat dan tepat,” ujar Herwyn saat memberikan sambutan pada kegiatan Refleksi dan Transformasi Kehumasan Bawaslu di Kota Bogor, Kamis (24/9/2026).

Herwyn menjelaskan, enam arah transformasi tersebut mencakup penguatan peran Humas sebagai jembatan informasi, kemampuan mendengarkan suara publik, penyampaian informasi yang mudah dipahami, respons cepat terhadap hoaks dan isu negatif, optimalisasi serta diversifikasi platform media sosial, dan penguatan kolaborasi serta kapasitas tim kehumasan di seluruh jajaran Bawaslu.

Menurut Herwyn, kemampuan merespons hoaks dan isu negatif menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat. Informasi yang diragukan kebenarannya, kata dia, harus segera direspons dengan informasi yang akurat agar tidak berkembang menjadi persepsi yang dianggap sebagai kebenaran oleh publik.

Selain responsivitas, Herwyn mendorong kehumasan Bawaslu memanfaatkan berbagai platform media sosial secara optimal dan variatif. Menurutnya, karakter pengguna media sosial sangat beragam, mulai dari generasi muda hingga kelompok masyarakat lanjut usia. Karena itu, bentuk dan cara penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan karakteristik setiap segmen masyarakat.

“Humas Bawaslu tidak boleh hanya mengandalkan siaran pers tertulis formal. Pembuatan konten berbasis audio-visual, infografis yang menarik, hingga video singkat yang edukatif harus diperbanyak agar pesan-pesan pengawasan pemilu dapat menjangkau seluruh lapisan segmen pemilih,” tambahnya.

Herwyn juga menekankan pentingnya kolaborasi internal serta penguatan kapasitas tim kehumasan hingga tingkat daerah. Menurutnya, pemantauan dan pengelolaan isu tidak dapat hanya dibebankan kepada Bawaslu RI, tetapi membutuhkan sinergi dan kewaspadaan kolektif seluruh jajaran Bawaslu provinsi serta kabupaten/kota.

Melalui kegiatan refleksi dan transformasi tersebut, Herwyn berharap kehumasan Bawaslu terus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dan dinamika komunikasi publik. Pengelolaan media sosial yang responsif, transparan, dan komunikatif, menurutnya, menjadi bagian penting dalam menjaga komunikasi Bawaslu dengan masyarakat menjelang Pemilu 2029.

“Transformasi kehumasan harus menjadikan Bawaslu semakin dekat dengan publik. Dengan komunikasi yang responsif, transparan, dan komunikatif, kita dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong partisipasi publik dalam pengawasan pemilu,” pungkas Herwyn.***