Ferdinand Minta Jajaran Bawaslu Tingkatkan Kompetensi Manajemen Risiko

Jakarta - Sekretaris Jenderal Bawaslu Ferdinand Eskol Tiar Sirait meminta jajaran sekretariat Bawaslu meningkatkan kompetensi dan memiliki sertifikasi manajemen risiko. Hal ini diperlukan untuk memastikan setiap unit kerja mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko dalam pelaksanaan tugas organisasi.

“Jajaran Bawaslu, seperti pengelola keuangan, pemindahbukuan (PB), maupun pengadaan barang dan jasa (PBJ), harus mampu mengelola risiko dengan baik,” ujar Ferdinand dalam kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kompetensi SPIP Terintegrasi dan Manajemen Risiko di Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Ferdinand menjelaskan, manajemen risiko penting karena setiap pengambilan keputusan memiliki keterbatasan. Dia mengutip konsep bounded rationality yang diperkenalkan Herbert Simon, yakni kondisi ketika manusia memiliki keterbatasan informasi, waktu, dan kemampuan kognitif dalam mengambil keputusan.

Menurutnya, keterbatasan tersebut dapat memengaruhi ketepatan seseorang dalam mengidentifikasi dan menilai risiko. Selain itu, adanya framing effect atau pengaruh cara penyajian informasi juga berpotensi membentuk persepsi yang keliru dalam proses pengambilan keputusan.

“Keterbatasan rasionalitas ini menjadi alasan utama mengapa manajemen risiko diperlukan,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Yuda Setiawan menjelaskan, Pelatihan Manajemen Risiko Certified Risk Officer in Public Sector (CROP) bertujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) Bawaslu dalam menerapkan manajemen risiko. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi.

Yuda berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas penyusunan register risiko dan rencana perlakuan risiko di setiap unit kerja, sekaligus menumbuhkan budaya sadar risiko dan memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Bawaslu.

“Kami berharap kualitas register risiko dan rencana perlakuan risiko di unit kerja meningkat, budaya sadar risiko tumbuh, dan SPIP Bawaslu semakin kuat sehingga maturitasnya kembali naik,” jelasnya.

Dia juga meminta peserta menerapkan pengetahuan yang diperoleh di unit kerja masing-masing, membantu proses identifikasi dan pengendalian risiko, serta membagikan pengetahuan kepada pengelola risiko lainnya.

Sebagai tindak lanjut, Biro Perencanaan dan Organisasi akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko di lingkungan Bawaslu.***