Bawaslu RI Raih Predikat Memuaskan dalam Indeks Reformasi Birokrasi 2025

Cimahi, Jawa Barat - Bawaslu RI kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian PANRB, Bawaslu berhasil meraih predikat A- atau “Memuaskan dengan Catatan” dengan nilai 80,06.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pembenahan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, serta penguatan sistem birokrasi di lingkungan Bawaslu. Peningkatan nilai ini juga menjadi bukti konsistensi Bawaslu dalam melakukan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2021, tren nilai reformasi birokrasi Bawaslu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Bawaslu memperoleh nilai 68,6 dengan predikat Baik atau B. Selanjutnya pada tahun 2022, nilai tersebut meningkat menjadi 72,95 dan berhasil meraih predikat Sangat Baik atau BB.

Meski pada tahun 2023 nilai IRB sempat berada pada angka 67,71 dengan predikat Baik atau B, Bawaslu kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 dengan capaian nilai 78,41 dan predikat Sangat Baik atau BB. Peningkatan itu kemudian berlanjut pada tahun 2025 dengan raihan nilai 80,06 dan predikat A- atau Memuaskan dengan Catatan.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga akuntabilitas kinerja.

Semakin tinggi nilai indeks reformasi birokrasi yang diperoleh suatu instansi, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Hal tersebut mencerminkan birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demokrasi, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.***