Bawaslu Campus Connect UNS, Puadi Tekankan Pentingnya Verifikasi Informasi

Surakarta, Jawa Tengah - Anggota Bawaslu Puadi mengajak mahasiswa menjadi bagian dari warga digital yang kritis (critical digital citizen) dan bertanggung jawab. Kemampuan memverifikasi informasi menjadi salah satu kunci menjaga kualitas demokrasi di tengah derasnya arus informasi digital.

“Jangan menjadi generasi yang paling cepat menerima informasi, jadilah generasi yang paling kritis dalam memverifikasi informasi,” kata Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect di Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Rabu (4/11/2026).

Puadi mengingatkan mahasiswa agar tidak mudah menerima maupun menyebarluaskan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Mahasiswa perlu kritis mempertanyakan sumber, tujuan penyebaran, serta bukti yang mendukung suatu informasi.

Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga harus mampu menjadi produsen informasi yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun ekosistem demokrasi berbasis pengetahuan.

Puadi juga menekankan pentingnya transformasi digital dalam pengawasan pemilu. Perkembangan teknologi menuntut Bawaslu tidak hanya mengandalkan pola pengawasan konvensional, tetapi juga memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mencegah pelanggaran sejak dini.

“Transformasi digital bukan sekadar digitalisasi administrasi atau penggunaan aplikasi. Teknologi harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat partisipasi masyarakat, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Penelitian UNS Fitria Rahmawati menyatakan ruang digital memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi, berdiskusi, hingga mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu.

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, ancaman keamanan sistem informasi, hingga kebocoran data pribadi. Menurutnya, kecepatan penyebaran informasi sering kali tidak diimbangi dengan proses verifikasi dan klarifikasi yang memadai.

“Dalam situasi seperti ini, tantangan demokrasi bukan hanya bagaimana masyarakat mendapatkan informasi, tetapi bagaimana masyarakat mampu memilah, memahami, dan menilai kebenaran informasi secara kritis,” ungkapnya.

Kegiatan Bawaslu Campus Connect di UNS juga menghadirkan sejumlah akademisi sebagai narasumber, yakni Guru Besar Hukum Tata Negara UNS Agus Riswanto, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Kristen Satya Wacana Umbu Rauta, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Esa Unggul Juanda, Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta Evi Satispi, serta Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya Siti Marwiyah.***