GKR Hemas Dorong Bawaslu Bangun Ekosistem Pengawasan yang Aman dan Inklusif
|
Jakarta - Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas mengapresiasi perjuangan perempuan pengawas pemilu atau Srikandi Bawaslu yang telah mengambil peran strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemilu. Menurutnya, perempuan pengawas pemilu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga turut menjaga nilai-nilai demokrasi agar terlaksana secara jujur, adil, dan setara.
"Perempuan di lembaga pengawas pemilu harus diberikan kesempatan yang sama untuk menduduki posisi strategis. Kapasitas, integritas, pengalaman, dan kompetitif harus menjadi dasar penilaian kepemimpinan tanpa dibatasi oleh stereotip gender," ujar GKR Hemas saat menyampaikan sambutan kunci pada Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Pengawas Pemilu di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia mengungkapkan, berdasarkan data yang disampaikan Bawaslu pada 2026, keterwakilan perempuan sebagai anggota komisioner permanen baru mencapai sekitar 22 persen. Sementara itu, proporsi staf perempuan di Sekretariat Jenderal Bawaslu telah mencapai sekitar 50 persen. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan perlunya upaya lebih kuat untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
Menghadapi Pemilu 2029, GKR Hemas menyampaikan sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian Bawaslu. Pertama, memperkuat kepemimpinan perempuan melalui kesempatan yang setara untuk menduduki posisi strategis dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, meningkatkan kapasitas dan kompetensi perempuan pengawas pemilu, baik dalam aspek kepemimpinan, substansi kepemiluan, komunikasi publik, maupun pemanfaatan teknologi digital.
"Kita juga harus memastikan komunikasi publik yang inklusif dan mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat. Selanjutnya, membangun ekosistem pengawasan yang aman dan nirkekerasan dengan mekanisme pencegahan dan penanganan yang berpihak pada perlindungan korban. Terakhir, perkuat konsolidasi dan solidaritas perempuan pengawas pemilu di seluruh tingkatan," jelasnya.
Lebih lanjut, GKR Hemas mengingatkan Bawaslu agar tidak mengabaikan persoalan kekerasan dan diskriminasi yang masih menjadi hambatan bagi perempuan di ruang publik, termasuk ruang politik dan digital. Menurutnya, perempuan yang menyampaikan pendapat maupun menjalankan fungsi pengawasan masih rentan menghadapi intimidasi, pelecehan, perundungan, ujaran kebencian, hingga serangan yang menyasar identitas gender.
"Ini harus diwujudkan melalui langkah nyata. Dibutuhkan mekanisme pencegahan, pelaporan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan bagi mereka yang mengalami kekerasan atau diskriminasi," tegasnya.
Perempuan kelahiran Jakarta tersebut berpesan agar perempuan pengawas pemilu tidak sekadar menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menjadi bagian dari perubahan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia. Menurutnya, perjuangan perempuan tidak berhenti ketika berhasil menduduki suatu jabatan, melainkan bagaimana menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk memperbaiki kebijakan, memperluas kesempatan, dan membuka jalan bagi perempuan lainnya.
"Semoga melalui konsolidasi ini, perempuan pengawas pemilu semakin kuat, semakin berdaya, dan semakin berpengaruh dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia," pungkasnya.***
Penulis: Gunawan Kusmantoro
Foto: Dok. Bawaslu RI
Sumber: Bawaslu RI