Lompat ke isi utama

Berita

Wujudkan Lingkungan Kerja Nirkekerasan, Lolly Tekankan Pembentukan Pokja PPKS

lolly ppks

Lolly Suhenty, Anggota Bawaslu RI

Jakarta - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, untuk segera membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen kelembagaan dalam mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif, aman, dan nirkekerasan.

“Upaya menghilangkan atau meminimalkan terjadinya kekerasan di lingkungan Bawaslu bukanlah upaya personal, melainkan kerja kolektif kelembagaan. Karena itu, komitmen ini harus tetap berjalan dan menjadi tanggung jawab seluruh jajaran, siapa pun pimpinan yang nantinya melanjutkan kepemimpinan di Bawaslu,” tegas Lolly saat menutup Rapat Koordinasi Konsolidasi Perempuan Mengawasi Pemilu bertema Memperkuat Komunikasi Publik dan Ekosistem Pengawasan Pemilu yang Inklusif dan Nirkekerasan, Selasa (10/11/2026).

Lolly mengungkapkan, berdasarkan hasil pemantauan, masih terdapat 17 provinsi yang belum membentuk Pokja PPKS, meskipun surat edaran dan sosialisasi terkait pembentukannya telah disampaikan. Menurutnya, belum adanya laporan kasus kekerasan seksual di suatu daerah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda pembentukan pokja. Sebab, keberadaan pokja tidak hanya berfungsi menangani kasus, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan dan mitigasi risiko kekerasan seksual.

“Ketika bicara tentang pokja, maka kita sedang bicara tentang pencegahan sekaligus penanganan kekerasan seksual. Jangan sampai muncul anggapan bahwa karena tidak ada kasus di daerah, maka pokja tidak perlu dibentuk. Sebab justru melalui pokja kita membangun kesiapan untuk mencegah dan menangani setiap potensi kekerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Lolly menekankan pentingnya membangun kesamaan perspektif di seluruh jajaran Bawaslu, baik perempuan maupun laki-laki, bahwa pencegahan dan penanganan kekerasan seksual merupakan tanggung jawab bersama. Ia meminta perempuan pengawas pemilu turut memastikan pemahaman tersebut terbangun hingga ke tingkat daerah serta mengawal keberlanjutan kebijakan agar tidak bergantung pada individu atau pimpinan tertentu.

“Pastikan perspektif kita sudah sama bahwa persoalan kekerasan bukan hanya menjadi tanggung jawab perempuan atau divisi tertentu, melainkan tanggung jawab kelembagaan. Kebijakan yang sudah dirumuskan dengan proses panjang ini harus benar-benar dijalankan dan dijaga keberlanjutannya, sehingga siapa pun yang menjadi pimpinan berikutnya tetap memiliki komitmen yang sama,” ungkapnya.

Selain memperkuat komitmen kelembagaan, Lolly mengajak perempuan pengawas pemilu untuk terus membangun solidaritas, saling mendukung, dan mempersiapkan diri menghadapi proses seleksi penyelenggara pemilu mendatang.

Ia berharap konsolidasi tersebut tidak berhenti sebagai forum koordinasi dan pertukaran gagasan, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat ekosistem pengawasan pemilu yang inklusif. Dengan demikian, upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di seluruh tingkatan Bawaslu.***

Penulis: Gunawan Kusmantoro

Foto: Dok. Bawaslu RI

Sumber: Bawaslu RI

Tag
Bawaslu, Lolly Suhenty, Pokja PPKS, kekerasan seksual, inklusif, nirkekerasan