Lompat ke isi utama

Berita

Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Dorong Redesain Penegakan Hukum Administratif

puadi anggota bawaslu

Anggota Bawaslu Puadi dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (12/11/2026).

Kota Bekasi, Jawa Barat - Anggota Bawaslu Puadi memaparkan lima agenda strategis yang perlu menjadi perhatian dalam redesain penanganan pelanggaran administratif pemilu. Menurutnya, penegakan hukum administratif harus berorientasi pada efektivitas kepatuhan terhadap hukum pemilu, bukan sekadar menyelesaikan perkara melalui proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan.

“Penegakan hukum administratif tidak boleh berhenti pada penerimaan laporan, pemeriksaan, dan penjatuhan putusan, tetapi harus memastikan pelanggaran dapat dikoreksi, akibat hukumnya dipulihkan, dan putusan benar-benar dilaksanakan,” ujar Puadi dalam Rapat Penguatan Kelembagaan Bawaslu dalam Penegakan Hukum Pemilu melalui Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu, Kamis (12/11/2026).

Puadi menjelaskan, agenda pertama adalah penegasan kewenangan dan kedudukan Bawaslu, khususnya dalam menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif pemilu. Kewenangan tersebut menunjukkan adanya fungsi pemeriksaan dan pemutusan yang bersifat quasi-yudisial. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan batas kewenangan, standar pemeriksaan, jaminan independensi, serta hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU dengan tetap menjamin objektivitas dan hak para pihak.

Agenda kedua, lanjutnya, adalah penyederhanaan prosedur penanganan pelanggaran dengan mempertimbangkan jenis, tingkat keseriusan, kompleksitas, dan dampak pelanggaran. Langkah ini diperlukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung lebih cepat dan tepat tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan maupun jaminan keadilan bagi para pihak.

Selanjutnya, agenda ketiga adalah penguatan daya ikat dan pelaksanaan putusan Bawaslu. Menurut Puadi, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang ditangani atau putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut dilaksanakan dan mampu mengoreksi pelanggaran.

“Agenda keempat adalah penataan sanksi administratif yang adil dan proporsional dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak pelanggaran, serta kemungkinan pemulihan, sehingga sanksi tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah pengulangan dan menjaga integritas pemilu,” jelasnya.

Adapun agenda kelima adalah penguatan kapasitas kelembagaan dan modernisasi sistem penanganan pelanggaran administratif pemilu. Upaya ini mencakup peningkatan kompetensi pemeriksaan, kemampuan pembuktian, kualitas pertimbangan hukum, serta konsistensi putusan di seluruh tingkatan Bawaslu. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi diperlukan untuk mengintegrasikan pengelolaan perkara, dokumentasi bukti, publikasi putusan, hingga pemantauan tindak lanjut secara transparan dan akuntabel.

“Penguatan Bawaslu tidak cukup dimaknai sebagai perluasan kewenangan, tetapi harus disertai kejelasan tanggung jawab, profesionalitas, dan akuntabilitas. Kewenangan yang kuat harus diimbangi prosedur yang adil, putusan yang mengikat harus didukung pelaksanaan yang efektif, dan independensi harus berjalan seiring dengan transparansi serta pertanggungjawaban publik,” tegas Puadi.

Melalui pertemuan tersebut, Puadi berharap dapat dirumuskan tiga hasil konkret. Pertama, pemetaan persoalan hukum dan kelembagaan berdasarkan pengalaman penanganan pelanggaran administratif pemilu. Kedua, rekomendasi perubahan ketentuan Undang-Undang Pemilu, khususnya terkait kewenangan Bawaslu, prosedur pemeriksaan, sistem sanksi, dan efektivitas pelaksanaan putusan. Ketiga, arah penguatan kapasitas kelembagaan sebagai bagian dari persiapan penegakan hukum menuju Pemilu 2029.

Ia menegaskan, momentum revisi Undang-Undang Pemilu perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem penegakan hukum administratif yang lebih sederhana, berkepastian hukum, dan berkeadilan. Dengan demikian, penanganan pelanggaran administratif tidak hanya menghasilkan putusan, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pemilu serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.***

Penulis: Gunawan Kusmantoro

Foto: Dok. Bawaslu RI

Sumber: Bawaslu RI

Tag
Bawaslu, Puadi, pelanggaran administrasi, pemilu, redesign, pemeriksaan, kewenangan