Survei Muda Bicara ID: 52,62 Persen Kelompok Muda Puas terhadap Bawaslu

Cimahi, Jawa Barat – Sebanyak 52,62 persen kelompok muda menyatakan puas terhadap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga negara. Angka tersebut berdasarkan Survei Nasional Muda Bicara ID bertajuk Dua Tahun Prabowo-Gibran dalam Pandangan Kelompok Muda yang dilaksanakan pada 15 September hingga 10 Oktober 2026 dengan melibatkan 800 responden.

Survei tersebut memotret pandangan kelompok muda terhadap kinerja pemerintah dan sejumlah lembaga negara setelah dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Salah satu aspek yang diukur adalah tingkat kepuasan responden terhadap lembaga negara.

Berdasarkan hasil survei, Mahkamah Konstitusi (MK) menempati posisi teratas dengan tingkat kepuasan sebesar 59,05 persen. Posisi berikutnya ditempati Kejaksaan Agung dengan 58,10 persen, Komisi Yudisial (KY) sebesar 58,02 persen, Ombudsman sebesar 57,42 persen, dan Mahkamah Agung (MA) sebesar 56,94 persen.

Selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperoleh tingkat kepuasan 56,90 persen, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebesar 56,29 persen, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 55,60 persen.

Sementara itu, tingkat kepuasan terhadap Bawaslu tercatat sebesar 52,62 persen. Adapun tiga lembaga dengan tingkat kepuasan terendah dalam daftar tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebesar 47,70 persen, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebesar 45,36 persen, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebesar 41,75 persen.

Dari sisi demografi, responden didominasi kelompok usia 24–27 tahun sebesar 28,6 persen, disusul kelompok usia 28–30 tahun sebesar 24 persen, dan usia 31–34 tahun sebesar 19,1 persen. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden terkonsentrasi pada kelompok dewasa muda.

Hasil survei ini menjadi salah satu gambaran persepsi kelompok muda terhadap lembaga negara. Tingkat kepuasan tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi lembaga negara, termasuk Bawaslu, untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, serta pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.***