Puadi: Pengawasan Pemilu Harus Beradaptasi Hadapi Tantangan AI dan Ruang Digital

Jakarta - Perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) menjadi tantangan baru dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia. Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan pengawasan pemilu harus mampu beradaptasi dengan dinamika ruang digital yang semakin kompleks agar integritas pemilu tetap terjaga. Menurutnya, kemajuan teknologi digital telah mempermudah masyarakat memperoleh informasi, menyampaikan aspirasi politik, serta berpartisipasi dalam proses demokrasi.

"Pengawasan pemilu tidak lagi cukup dilakukan hanya di lapangan, tetapi juga harus mampu menjangkau ruang digital yang semakin kompleks dan dinamis," kata Puadi saat membuka kegiatan Bawaslu Campus Connect bertema "Generasi Digital, Demokrasi Transparan" di Universitas Nasional (Unas), Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa ruang digital juga menghadirkan berbagai ancaman bagi demokrasi, mulai dari penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi, hingga pemanfaatan AI untuk menghasilkan konten yang semakin sulit dibedakan dari kenyataan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Bawaslu terus melakukan transformasi kelembagaan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai sistem informasi dan layanan digital dikembangkan guna memperkuat fungsi pencegahan, pengawasan, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa pemilu, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Puadi berharap transformasi digital mampu mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dan generasi muda dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan berintegritas.

"Melalui program Bawaslu Campus Connect, Bawaslu ingin membangun ruang kolaborasi dengan dunia akademik, tidak hanya sebagai forum sosialisasi, tetapi juga sebagai wadah dialog, riset, inovasi, serta pengembangan berbagai solusi untuk memperkuat kualitas demokrasi Indonesia," tuturnya.

Lebih lanjut, Puadi mengajak mahasiswa menjadi agen literasi digital, pengawas partisipatif, sekaligus calon pemimpin yang mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab dalam menjaga demokrasi.

"Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah manusia yang menggunakannya, integritas yang menjaganya, serta partisipasi masyarakat yang mengawalnya," tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Nasional Aos Yuli Firdaus mengajak mahasiswa memanfaatkan forum tersebut sebagai ruang untuk berdiskusi, bertanya, dan memperluas wawasan mengenai demokrasi dan etika digital.

"Semakin baik pemahaman kita terhadap demokrasi, etika digital, serta pengawasan partisipatif, semakin besar pula kontribusi yang dapat kita berikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

Aos juga berharap sinergi antara Bawaslu dan Universitas Nasional terus diperkuat melalui berbagai program akademik, penelitian, maupun kegiatan edukasi yang melibatkan mahasiswa secara berkelanjutan.***