Data Akurat, Pemetaan Risiko Pemilu Lebih Tepat

Jakarta - Bawaslu menekankan pentingnya akurasi, kelengkapan, dan keterlacakan data dalam penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029. Kualitas data menjadi salah satu faktor penting untuk memastikan pemetaan risiko Pemilu dapat menggambarkan kondisi di setiap wilayah secara objektif dan menjadi dasar penyusunan strategi pengawasan berbasis risiko.

Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, mengatakan IKP harus disusun berdasarkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan persepsi. Menurutnya, semakin strategis IKP digunakan dalam menentukan kebijakan pengawasan, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kualitas data dan metodologi yang digunakan.

“Fokus IKP ke depan harus berbasis data,” kata Herwyn dalam kegiatan Penyusunan Standar Mutu, Tata Kelola, dan Mekanisme Pengumpulan dan Pengelolaan Data IKP 2029 di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Herwyn mencontohkan potensi persoalan apabila kelengkapan data yang dilaporkan antardaerah tidak seragam. Daerah yang mencatat dan melaporkan lebih banyak persoalan dapat terlihat memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi dibandingkan daerah yang tidak menyampaikan data secara lengkap.

Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi objektivitas pemetaan kerawanan. Karena itu, menurut Herwyn, kualitas dan kelengkapan data perlu menjadi perhatian sejak tahap awal pengumpulan hingga proses pengolahan.

“Data yang tidak tepat, pemetaan risikonya pasti tidak tepat,” tegasnya.

Herwyn juga menekankan pentingnya kejelasan sumber data serta pemenuhan sejumlah standar kualitas, meliputi akurasi, validitas, konsistensi, kelengkapan, ketepatan waktu, dan keterlacakan. Standar tersebut diperlukan agar setiap data yang digunakan dalam penyusunan IKP memiliki dasar yang jelas dan dapat diverifikasi.

Selain kualitas data, Herwyn mendorong adanya mekanisme pengumpulan data yang seragam di seluruh jajaran Bawaslu. Keseragaman diperlukan agar data antardaerah dapat dibandingkan secara valid dan tidak menghasilkan pemetaan yang bias.

Keseragaman tersebut mencakup jenis data yang dikumpulkan, instrumen pengumpulan, kodifikasi, hingga periode pengumpulan data. Dengan standar yang sama, data yang dihasilkan dari masing-masing daerah diharapkan memiliki kualitas yang dapat diperbandingkan.

Untuk mendukung proses tersebut, Herwyn meminta sosialisasi dan pemberian petunjuk teknis dilakukan sebelum proses penginputan data dimulai. Langkah tersebut diperlukan agar jajaran di daerah memiliki waktu untuk menyiapkan sekaligus melakukan verifikasi terhadap data yang akan digunakan.

“Jangan sampai ujug-ujug diberikan arahan memasukkan data. Bisa saja datanya tidak lengkap dan tidak terverifikasi,” katanya.

Ia juga mendorong penerapan verifikasi berlapis terhadap setiap data yang masuk. Mekanisme tersebut diperlukan untuk meminimalkan potensi duplikasi, kesalahan input, maupun penggunaan data yang tidak memiliki bukti pendukung.

Herwyn menilai kualitas IKP tidak hanya ditentukan oleh jumlah data yang terkumpul, tetapi juga oleh kebenaran, konsistensi, dan keterlacakan data tersebut. Karena itu, IKP 2029 diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen untuk memetakan wilayah berdasarkan tingkat kerawanan, tetapi juga dapat digunakan sebagai dasar pengawasan berbasis risiko.

“IKP kita akan menjadi instrumen pengawasan berbasis risiko. Dengan pemetaan yang tepat, Bawaslu dapat memberikan perhatian lebih pada wilayah dengan risiko tertentu,” ujarnya.***