Bawaslu Gandeng Warga Muda, Siapkan Generasi Z Jadi Penjaga Integritas Pemilu 2029

Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menerima audiensi Perkumpulan Warga Muda dalam sebuah diskusi yang membahas proyeksi peran generasi muda pada Pemilu 2029. Pertemuan ini menekankan pentingnya penguatan literasi politik dan kesadaran demokrasi di kalangan Gen Z agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga turut menjaga integritas proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa fungsi pencegahan harus diperkuat melalui edukasi kepada anak muda. Menurutnya, pengawasan di tingkat TPS merupakan aspek krusial dalam menjaga kualitas pemilu. Ia berharap pemilih muda tidak datang ke TPS tanpa bekal pengetahuan, melainkan memahami latar belakang partai politik maupun calon yang akan dipilih.

Seiring pesatnya perkembangan media sosial, Bagja juga menekankan urgensi pendidikan politik bagi generasi muda untuk menekan penyebaran hoaks dan disinformasi terkait isu politik dan pemilu. Merefleksikan Pemilu 2024, ia menilai terdapat kemajuan dalam pengelolaan isu di media sosial dibandingkan Pemilu 2019.

“Di 2024, berkat kerja sama dan peningkatan kapasitas staf, polarisasi di media sosial tidak separah sebelumnya. Ke depan, fokus kita akan tetap di sana karena yang paling banyak terpapar adalah generasi muda,” ujar Bagja saat menerima Perkumpulan Warga Muda di Kantor Bawaslu, Selasa (10/2/2026).

Senada dengan itu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Bawaslu Yusti Erlina menilai perlunya pendekatan khusus yang disesuaikan dengan karakter Gen Z. Ia melihat tantangan bagi penyelenggara pemilu untuk merancang materi pendidikan politik yang relevan dan efektif sebelum memasuki tahapan Pemilu 2029 pada 2027.

“Kita harus menemukan forum seperti apa yang kira-kira akan berdampak. Karena sebagian besar Gen Z pada 2029 nanti akan menjadi pemilih,” ungkap Yusti.

Yusti juga membandingkan tingkat kesadaran politik di Indonesia dengan pengalamannya saat mengawasi pemilu di Belanda. Menurutnya, generasi muda di Belanda memiliki kesadaran demokrasi yang lebih kuat, tidak sekadar berfokus pada momentum pemilu.

“Di Indonesia, program partisipasi masyarakat dalam pengawasan sudah berjalan. Tetapi kesadaran pemilih dalam memaknai mengapa suara mereka berdampak itu yang belum sepenuhnya tumbuh. Mereka masih cenderung mengikuti arus informasi di media sosial,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Warga Muda I Putu Arya Aditia turut menekankan bahwa demokrasi seharusnya tumbuh dalam ruang-ruang percakapan kecil di komunitas, bukan hanya berhenti di bilik suara. Ia menilai Bawaslu memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi lembaga yang semakin dekat dengan masyarakat.

“Kita tidak sedang menciptakan generasi pengamat, tetapi generasi penjaga yang paham bahwa politik tidak harus tegang dan pengawasan tidak harus kaku. Bawaslu punya kesempatan besar menjadi penjaga rasa percaya dan hadir di tengah keresahan warga,” ujar Arya.

Melalui diskusi ini, diharapkan kolaborasi antara Bawaslu dan elemen generasi muda semakin memperkuat optimisme terhadap masa depan demokrasi Indonesia—bahwa harapan akan tetap ada selama warga peduli dan lembaga terbuka untuk mendengar.***