Bawaslu: Berita Bohong di Medsos, Potensi Kerawanan Kampanye Tertinggi di Kabupaten/Kota

Kota Bogor - Ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong (hoax) di platform media sosial (medsos) menjadi isu yang akan mendominasi pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyatakan dari hasil analisis potensi kerawanan kampanye melalui medsos. ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.

Hal tersebut dikatakan Lolly pada peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2024 Bawaslu dengan isu strategis kampanye di media sosial (medsos) di Kota Bogor, Selasa, 31 Oktober 2023. Lolly mengatakan kampanye dengan muatan hoaks atau berita bohong sebanyak 30 persen berada pada urutan kedua dan kerawanan ketiga yakni kampanye bermuatan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sebanyak 20 persen.

"Artinya potensi kerawanan kampanye di medsos yang bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi," katanya.

Berbeda dengan potensi kerawanan di tingkat provinsi, kerawanan kampanye terbesar di tingkat kabupaten/kota adalah kampanye bermuatan hoaks atau berita bohong.

"Disusul kampanye bermuatan ujaran kebencian sebanyak 33 persen dan kampanye bermuatan SARA sebesar 27 persen. Ada perbedaan di level provinsi dan kabupaten kota," ujarnya.

Perlu diketahui, dalam pemetaan kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye medsos, provinsi tertinggi ditempati DKI Jakarta, Maluku Utara, Bangka Belitung, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, dan Gorontalo.

Sedangkan di kerawanan tinggi untuk tingkat kabupaten/kota yakni Kabupaten Fakfak, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Malaka, Kota Jakarta Timur, Kabupaten Purworejo, kabupaten Jaya Wijaya, Kabupaten Yapen, kabupaten Lombok Timur, Kabuapten Sekadau, Kabupaten Halmahera Tengah.

Lalu, kabuapten Pasangkayu, Kabupaten Alor, kabupaten Majalengka, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Agam, Kabupaten Bangka, Kabupaten bangka Selatan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Kendal, Kota Balikpapan, Kota Bogor, dan Kota Parepare.

Sementara itu, provinsi paling rawan isu kampanye medsos berdasarkan agregasi kabupaten kota yakni, Papua Selatan, Papua Barat Daya, DKI Jakarta, Kepualauan bangka Belitung, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, kalimantan Barat, Maluku Utara, Jwa Tengah, Kepualauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur.

"Jadi, tidak boleh jajaran pengawas pemilu di 15 provinsi rawan tinggi ini gaptek (gagap teknologi). Bagaimana melakukan upaya mencegah kalau jajarannya gaptek," tegasnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan indeks kerawanan pemilu ini sebagai mitigasi dan deteksi dini potensi kerawanan dalam pemilu atau pemilihan. Untuk kampanye di medsos, kata dia, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 hoaks dan maraknya kampanye hitam, sehingga membuat pemilu menjadi tegang.

"Kampanye di medsos dialami oleh bapak/Ibu semua mengenai maraknya hoaks dan 'black campaign'. Itu membuat ketegangan yang tidak perlu dalam proses pemilu. Hal inilah yang menjadi dasar (diluncurkannya) indeks kerawanan Pemilu 2024 ini," katanya.

Peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu 2023 dengan isu strategis kampanye di medsos yang diselenggarakan di Kota Bogor, Jawa Barat, dihadiri oleh seluruh Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kordiv P2HM Bawaslu Kota Cimahi Akhmad Yasin Nugraha hadir dalam kegiatn tersebut.***