Bawaslu Kota Cimahi Gandeng Penyandang Disabilitas Perkuat Pengawasan Partisipatif Menuju Pemilu 2029 yang Inklusif

Cimahi, Jawa Barat - Bawaslu Kota Cimahi terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Pemilu 2029 yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bersama anggota Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Cimahi yang digelar di Sekretariat PPDI Kota Cimahi, Kamis (18/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi, Akhmad Yasin Nugraha, serta Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat, Ahmad Hidayat.

Dalam sambutannya, Akhmad Yasin Nugraha menegaskan pelibatan penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari upaya membangun demokrasi yang inklusif dan berintegritas.

“Bawaslu Kota Cimahi berkomitmen penuh memastikan hak pilih penyandang disabilitas terlindungi dan tidak terabaikan pada Pemilu 2029. Kami ingin memastikan seluruh warga penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat dapat terdaftar dalam daftar pemilih dan memperoleh akses yang setara dalam setiap tahapan Pemilu,” ujar Akhmad Yasin.

Ia juga mengingatkan peserta untuk aktif memeriksa status hak pilih melalui tautan Cek DPT Online KPU, 
https://cekdptonline.kpu.go.id, guna memastikan data kepemiluan mereka telah tercantum dengan benar.

Selain memastikan keterdaftaran pemilih, Bawaslu Kota Cimahi juga berkomitmen mengawal pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai amanat peraturan perundang-undangan, mulai dari tahapan pendataan pemilih hingga pelaksanaan pemungutan suara.

Sementara itu, Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi, Ahmad Hidayat, mengajak penyandang disabilitas untuk terlibat aktif dalam pengawasan partisipatif sebagai bagian dari upaya mewujudkan Pemilu yang berintegritas.

“Pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab bersama. Bawaslu Kota Cimahi membuka ruang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi, termasuk menjadi Pengawas TPS maupun pengawas di tingkat kelurahan. Kehadiran pengawas dari kalangan disabilitas akan memperkuat perspektif inklusif dalam penyelenggaraan Pemilu,” kata Ahmad Hidayat.

Dalam sesi dialog, para peserta menyampaikan berbagai pengalaman dan kendala yang dihadapi selama penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu. Sejumlah persoalan yang mengemuka antara lain masih adanya penyandang disabilitas yang harus mengantre cukup lama saat pemungutan suara, serta pendataan pemilih disabilitas yang dinilai belum sepenuhnya akurat.

Peserta juga menyoroti masih terbatasnya pemahaman petugas pemutakhiran data pemilih mengenai ragam disabilitas. Mereka menegaskan bahwa disabilitas tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan fisik, tetapi juga mencakup disabilitas sensorik, intelektual, dan mental.

Selain itu, penyandang disabilitas menyampaikan aspirasi terkait proses rekrutmen pengawas Pemilu yang dinilai perlu lebih ramah dan aksesibel. Mereka berharap sistem pendaftaran, tahapan seleksi, hingga pelaksanaan tes berbasis komputer (CAT) dapat disesuaikan dengan kebutuhan peserta disabilitas.

Ketua PPDI Kota Cimahi, Muhammad Taufik, mengapresiasi konsistensi Bawaslu Kota Cimahi dalam melibatkan penyandang disabilitas pada berbagai kegiatan pengawasan partisipatif.

“Kami mengapresiasi Bawaslu Kota Cimahi yang selama ini konsisten membuka ruang dialog dan melibatkan penyandang disabilitas. Kami berharap berbagai masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan Pemilu yang benar-benar inklusif, setara, dan mudah diakses oleh semua warga,” ungkap Muhammad Taufik.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Cimahi berharap kolaborasi dengan organisasi penyandang disabilitas semakin kuat sehingga seluruh tahapan Pemilu 2029 dapat berlangsung secara inklusif, partisipatif, dan berintegritas.***