Rapat Koordinasi DPB Triwulan III

Cimahi, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cimahi menghadiri undangan Rapat Koordinasi DPB Triwulan III yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi secara daring melalui zoom. Hadir pada kegiatan tersebut Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Cimahi, Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi, Perwakilan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Perwakilan Kodim 0609 Kota Cimahi, Perwakilan Polres Cimahi, Perwakilan Kantor Cabang Wilayah VII Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Perwakilan Kementrian Agama Kota Cimahi, Perwakilan UPT Pemakaman Kota Cimahi dan Perwakilan Partai Politik di Kota Cimahi. Dalam Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan III di bulan September 2021 ini, KPU Kota Cimahi telah melakukan rekapitulasi DPB dengan jumlah 385.682. Dengan rincian jumlah DPB laki-laki sebanyak 190.480 atau sebesar 49.39% dan jumlah DPB perempuan sebanyak 195.202 atau sebesar 50,61%, Jum'at (24/09/2021). KPU Kota Cimahi sendiri menyampaikan kendala dalam pemutakhiran DPB di triwulan kali ini, seperti keberlanjutan dalam hal koordinasi dengan stakholder dirasa masih minim mengingat padatnya tugas dan kegiatan dari setiap stakeholder. Selain itu KPU juga mengatakan pemutakhiran DPB di triwulan ini 90% berasal dari data pemilih pemula. Menanggapi hal tersebut, Jusapuandy Ketua Bawaslu Kota Cimahi meminta KPU Kota Cimahi merefleksikan kembali data DPB di 3 bulan kebelakang dan pelaksanaan koordinasi terkait pemutakhiran DPB setiap bulannya dengan para stakeholder sebagaimana SE KPU RI Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan. Menguatkan apa yang telah dipaparkan oleh Jusapuandy, Diyar Ginanjar Anggota Bawaslu Kota Cimahi meminta KPU Kota Cimahi untuk mempertimbangkan kembali perihal hari pelaksanaan rapat koordinasi DPB yang dilakukan 3 bulan sekali ini. Dikatakan Ahmad Hidayat Anggota Bawaslu Kota Cimahi, dalam pemutakhiran DPB merupakan kerja bersama seluruh stakeholder dan masyarakat. "Sinergitas penyelenggara dan stakeholder dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat terkait pembeharuan data diri atau keluarga merupakan kunci dari keberhasilan DPB" ungkap Ahmad.