Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI Dibuka 15 Juli 2026, Simak Syarat dan Ketentuannya

Cimahi, Jawa Barat - Pendaftaran Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu (PHP) ke-VI Antarperguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu akan dibuka pada 15 hingga 24 Juli 2026.

Kompetisi ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, argumentasi, serta memperkuat pemahaman mengenai penegakan hukum pemilu dalam rangka mendukung penyelenggaraan demokrasi yang berintegritas. Apa saja ketentuan dan syarat pendaftarannya?

Ketentuan Umum Peserta

Kompetisi Debat PHP ke-VI dapat diikuti oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta yang berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan memiliki izin resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdaftar pada kementerian yang membidangi pendidikan tinggi.

Setiap perguruan tinggi mengirimkan satu regu yang terdiri atas tiga mahasiswa S-1 aktif sebagai peserta dan satu orang pendamping. Seluruh anggota regu harus berusia maksimal 25 tahun pada saat pendaftaran serta berasal dari Fakultas Hukum, Fakultas Syariah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, atau fakultas lain yang memiliki program studi/jurusan hukum maupun sosial dan politik.

Adapun pendamping regu dapat berasal dari mahasiswa, dosen pembimbing, atau pihak lain yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan melampirkan surat persetujuan dari Rektor, Dekan, atau pimpinan institusi pendidikan. Setiap pendamping hanya diperbolehkan mendampingi satu regu peserta.

Syarat dan Dokumen Pendaftaran

Dalam proses pendaftaran, peserta diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen administrasi, meliputi formulir pendaftaran, pas foto formal terbaru berlatar belakang putih ukuran 4x6, daftar anggota regu dan pendamping, biodata anggota regu dan pendamping, Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau Surat Keterangan Aktif Kuliah, surat persetujuan dari perguruan tinggi atau institusi pendidikan, serta surat pernyataan tidak mengundurkan diri selama kompetisi berlangsung.

Selain persyaratan administrasi, setiap regu juga wajib memenuhi persyaratan akademik berupa penyusunan artikel ilmiah, melampirkan lembar orisinalitas artikel yang disertai tangkapan layar hasil pemeriksaan plagiarisme, serta membuat video presentasi sebagai bagian dari tahapan seleksi.

Melalui Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu ke-VI, Bawaslu berharap dapat meningkatkan partisipasi kalangan akademisi dalam memperkuat budaya demokrasi, mendorong lahirnya gagasan-gagasan inovatif mengenai penegakan hukum pemilu, serta menumbuhkan generasi muda yang memiliki kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil.

Bawaslu mengimbau perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan untuk segera mempersiapkan seluruh dokumen dan karya yang dipersyaratkan agar dapat mengikuti proses pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni 15–24 Juli 2026.

Kompetisi ini diharapkan kembali menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik dan Bawaslu dalam memperkuat pengawasan partisipatif serta pengembangan kajian kepemiluan di Indonesia.***