Lolly Suhenty: Rawat Demokrasi di Masa Nontahapan, Waspadai Politik Uang
|
Wonosobo, Jawa Tengah - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mendorong masyarakat untuk aktif menjaga demokrasi, termasuk pada masa nontahapan pemilu. Menurutnya, penguatan pengawasan partisipatif dan konsolidasi demokrasi perlu terus dilakukan dengan melibatkan masyarakat secara langsung di lingkungan masing-masing.
Lolly mengatakan, masyarakat membutuhkan pengetahuan, ketekunan, dan kesabaran dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting dalam membangun kesadaran politik sekaligus menjaga kualitas demokrasi di tingkat lokal.
“Demokrasi itu butuh keterampilan masyarakatnya untuk bisa tahu mana yang boleh dan tidak boleh,” ujar Lolly saat memberikan arahan di Kantor Desa Sigedang, Wonosobo, Selasa (4/8/2026).
Dia menegaskan, kerja-kerja Bawaslu tidak berhenti ketika tahapan pemilu berakhir. Pada masa nontahapan, Bawaslu tetap memiliki tanggung jawab untuk membangun perspektif positif masyarakat terhadap demokrasi serta memastikan masyarakat memiliki pemahaman mengenai cara menjaga dan merawat demokrasi.
“Salah satu tugas Bawaslu pada masa nontahapan adalah membangun, mendorong, dan memastikan bahwa masyarakat punya perspektif positif terhadap demokrasi,” tegasnya.
Lolly berharap Bawaslu terus membuka ruang diskusi dan kolaborasi dengan masyarakat. Selain itu, berbagai praktik demokrasi di daerah perlu terus dianalisis untuk menjadi pembelajaran dalam memperkuat mitigasi dan pengawasan menghadapi pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat sejak masa nontahapan akan membantu Bawaslu memahami berbagai potensi kerawanan yang berkembang di tengah masyarakat. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini dan tidak hanya mengandalkan pengawasan ketika tahapan pemilu telah berlangsung.
Dalam kesempatan tersebut, Lolly menilai Desa Sigedang, Wonosobo, menunjukkan praktik baik dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Kondisi tersebut menjadi aset penting bagi demokrasi karena masyarakat tidak hanya memiliki pemahaman mengenai politik, tetapi juga menunjukkan kepedulian untuk menjaga proses demokrasi di lingkungannya.
Namun, Lolly mengingatkan agar kondisi positif tersebut tidak rusak oleh praktik politik uang. Menurutnya, identifikasi terhadap berbagai potensi kerawanan perlu dilakukan sejak dini sebagai bagian dari strategi mitigasi menghadapi pemilu dan pilkada mendatang.
“Daya rusak politik uang itu luar biasa, jangan sampai sesuatu yang sudah bagus hancur karena kurang kewaspadaan,” pungkasnya.***
Penulis: Gunawan Kusmantoro
Foto: Bawaslu RI
Sumber: Bawaslu RI