Lima PPPK Bawaslu Kota Cimahi Ikuti Orientasi, Perkuat Integritas dan Profesionalisme Pengawasan Pemilu

Cimahi, Jawa Barat - Sebanyak 249 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Orientasi PPPK sebagai bagian dari penguatan integritas, profesionalisme, disiplin, serta kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu. Orientasi PPPK diselenggarakan secara daring dan berlangsung serentak mulai 8 hingga 29 Juli 2026.

Dari jumlah tersebut, lima orang merupakan PPPK yang bertugas di Bawaslu Kota Cimahi yakni Zaelani (Analis Hukum Ahli Pertama), Hanifah Nur Rahmawati (Arsiparis Ahli Pertama), Mira Septani (Analis SDM Aparatur Ahli Pertama), Nurul Mas Ullah (Pengadministrasi Perkantoran), dan Sidik Permana (Pengadministrasi Perkantoran).

Orientasi PPPK ini bertujuan membekali aparatur baru dengan pemahaman mengenai nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN), budaya kerja organisasi, tata kelola kelembagaan, serta tanggung jawab sebagai pelayan publik.

Penguatan kapasitas tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi PPPK dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas, khususnya dalam mendukung pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Ketua Bawaslu Jabar Zacky Muhammad Zam Zam menegaskan perubahan status menjadi ASN harus diiringi dengan perubahan pola pikir, perilaku, dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hanya dapat dijaga melalui integritas dan etika yang kuat.

“Menjadi ASN bukan sekadar perubahan status kepegawaian, tetapi juga perubahan cara berpikir dan bertindak. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas, karena kepercayaan publik dibangun dari sikap dan perilaku aparatur,” kata Zacky saat pembukaan kegiatan, Rabu (8/7/2026)

Zacky juga mengingatkan bahwa meningkatnya kesejahteraan aparatur tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan nilai-nilai integritas. Ia menekankan pentingnya menjauhi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk praktik judi online maupun tindakan lain yang dapat merusak etos kerja, disiplin, dan citra kelembagaan.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar Widodo Wuryanto menjelaskan bahwa sekretariat memiliki peran strategis dalam menopang keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan melalui tata kelola organisasi yang tertib dan akuntabel.

“Keberhasilan pengawasan Pemilu tidak hanya ditentukan oleh aspek pengawasan di lapangan, tetapi juga oleh dukungan administrasi, pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, layanan hukum, dan kelembagaan yang profesional. Karena itu, setiap PPPK harus memahami perannya sebagai bagian penting dari sistem pendukung organisasi,” kata Widodo.

Selama orientasi, peserta memperoleh materi mengenai penguatan kompetensi teknis, disiplin ASN, budaya kerja, nilai-nilai dasar ASN, serta tata kelola pemerintahan yang baik. Materi tersebut dirancang untuk membentuk aparatur yang adaptif, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik dalam mendukung tugas-tugas kelembagaan Bawaslu.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Cimahi Seta Dewa Nuugroho berharap keiikutsertaan lima PPPK ini dapat memperkuat dukungan teknis bagi pengawasan Pemilu ke depan.

"Saya berharap keikutsertaan lima PPPK dalam orientasi ini semakin memperkuat kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu Kota Cimahi sehingga mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan pengawasan Pemilu yang profesional, berintegritas, dan terpercaya," katanya.***