Launching Kampung Pengawasan Partisipatif, Ketua Bawaslu Kota Cimahi Berharap Karakter yang Kuat dari Budayawan Bisa Dorong Peningkatan Pengawasan Pilkada 2024

Cimahi Jawa Barat - Bawaslu Kota Cimahi launching Kampung Pengawasan Partisipatif pada Pilkada 2024 di Padepokan Haur Wulung yang berlokasi di Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi Senin (12/8/2024).

Kegiatan ini dihadiri puluhan tokoh adat se-Kota Cimahi dan juga Forum RW se-Kota Cimahi. Selain itu hadir pula dalam kegiatan Kabid Poldagri Kesbangpol Kota Cimahi Ajat Sudrajat, Lurah Citeureup Rusli Sudarman, Danramil 0911/Cimahi Utara, Polres Cimahi, dan unsur masyarakat lainnya.

Launching Kampung Pengawasan Partisipatif di padepokan yang dipimpin Ustadz Rizal juga dihadiri Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif dan anggota Akhmad Yasin Nugraha, Ahmad Hidayat, Zaenal Ginan, dan Jusapuandy.

Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif mengatakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kota Cimahi akan semakin meningkat dan meluas dengan dilibatkannya para tokoh budayawan di Kota Cimahi.

“Dengan melibatkan budayawan dalam pengawasan partisipatif, kami berharap dapat semakin meluas di masyarakat,” katanya.

Fathir berharap dengan karakter yang kuat dari para tokoh budayawan bisa memberi pengaruh yang besar terhadap peningkatan pengawasan Pilkada 2024.

Partisipasi yang dimaksud Fathir tak hanya pada penggunaan hak pilih yang dimiliki setiap warga, tetapi juga pada pengawasan setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024.

“Targetnya tentu memperluas semangat partisipasi, bukan hanya datang ke TPS dan memilih, tetapi partisipasi dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan 2024 nanti,”paparnya.

Sementara itu, Lurah Citeureup Rusli Sudarman menyambut baik kegiatan Bawaslu Kota Cimahi di kawasan budaya seperti Padepokan Haur Wulung.

Ia menyebut unsur budaya di kelurahannya tersebut cukup banyak, sehingga langkah Bawaslu Kota Cimahi yang memilih kawasan budaya dalam sosialisasi akan sangat efektif.

“Unsur budayawan di Kelurahan Citeureup sangat banyak, termasuk yang menonjol yaitu Padepokan Haur Wulung. Ini akan sangat efektif karena Ketua Padepokan juga tergabung dalam DKCC (Dewan Kebudayaan Kota Cimahi,” ungkapnya.

Kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif di Padepokan Haur Wulung ini juga diapresiasi pengamat sosial dan budaya Yosep Yusdiana.

Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif ini, ia berharap masyarakat budaya bisa terlibat aktif tidak hanya sekadar melakukan pengawasan tetapi juga bisa mencegah bila terjadi pelanggaran dalam Pilkada 2024 di Kota Cimahi.

"Tapi juga melakukan proses upaya-upaya pencegahan termasuk memberikan usul dan saran kepada calon-calon pemimpin bahwa kebijakan ke depan itu harus bisa menembus relung-relung kebudayaan masyarakat kita," ungkapnya.

Yosep yang juga Direktur Exsekutif ngaji sosial (Ngaso) Institut Bandung membeberkan, kebudayaan tidak hanya ditafsir sebagai kesenian. Sebab, segenap kehidupan maupun politik merupakan bagian dari kebudayaan.

Sementara itu, anggota Bawaslu Kota Cimahi Akhmad Yasin Nugaraha mengatakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif akan terus diperluas dengan menjangkau elemen-elemen masyarakat lainnya seperti pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa), pemilih rentan, penyandang disabilitas, dan kalangan santri.

"Dengan masifnya sosialisasi pengawasan partisipatif yang kami lakukan, kami tentu berharap akan muncul agen-agen pengawasan yang lebih banyak lagi sehingga Pilkada 2024 di Kota Cimahi bisa berlangsung demokratis dan berkualitas," kata Yasin yang juga Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cimahi.***