Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Instruksikan Kesiapan Pengawas Pemilu Hadapi Gugatan PSU di Mahkamah Konstitusi

BAGJA GUGATAN PSU

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta jajaran pimpinan melakukan rapat daring di ruangan Command Center Bawaslu, Jakarta pada Selasa, (12/08/2025)/Foto: Tangkapan Layar Zoom

Jakarta - Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menginstruksikan seluruh jajaran pengawas pemilu untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Instruksi ini disampaikan saat rapat daring dari ruang Command Center Bawaslu, Selasa (12/8/2025).

Bagja menekankan pentingnya kesiapan jajaran pengawas jika pasangan calon mengajukan gugatan, terutama di daerah yang baru saja menyelenggarakan PSU.

Ia juga mengingatkan adanya potensi gugatan apabila laporan dari salah satu pasangan calon diterima oleh MK.

“Teman-teman pengawas, khususnya dari Barito Utara, tolong dipersiapkan apa yang perlu disiapkan jika ada gugatan ke MK. Saya juga meminta pengawas dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengawal ini,” tegas Bagja.

Selain itu, ia meminta Sekretariat Bawaslu untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan persiapan pengawas pemilu dalam menghadapi potensi gugatan tersebut.

“Saya juga meminta sekretariat memfasilitasi teman-teman pengawas agar siap menghadapi gugatan MK ini,” ujarnya.

Rapat daring tersebut juga membahas perkembangan terkini dari wilayah yang sedang menjalani PSU, yaitu Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Barito Utara.

Menutup pertemuan, Bagja mengingatkan seluruh jajaran pengawas untuk tetap menjaga kesehatan selama tahapan pasca-PSU dan mewaspadai kemungkinan adanya gugatan atau laporan masyarakat.

“Terima kasih, selamat berjuang untuk teman-teman semua, tetap jaga kondisi untuk menghadapi kemungkinan gugatan di MK atau laporan dari masyarakat,” pungkasnya.***

Penulis: Gunawan Kusmantoro

Foto: Tangkapan Layar Zoom/Dok Bawaslu RI

Sumber: Bawaslu RI

Tag
Bawaslu, Rahmat Bagja, Pemungutan Suara Ulang, PSU, Gugatan MK, Mahkamah Konstitusi, Pengawasan Pemilu, Bawaslu Kalimantan Tengah, PSU Papua, PSU Barito Utara, Pemilu 2024