Herwyn Dorong Pengembangan IKP Dinamis untuk Perkuat Deteksi Dini Kerawanan Pemilu

Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda mengusulkan pengembangan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dinamis sebagai pelengkap IKP yang selama ini digunakan sebagai instrumen pemetaan kerawanan Pemilu dan Pemilihan. Menurutnya, pendekatan tersebut diperlukan agar Bawaslu mampu membaca perubahan risiko secara lebih cepat dan akurat seiring dinamika yang terjadi pada setiap tahapan Pemilu.

“IKP yang baik bukan hanya menunjukkan daerah mana yang rawan dan tidak rawan. IKP yang baik harus membantu kita bergerak lebih cepat, mengambil keputusan lebih tepat, dan mencegah kerawanan berkembang menjadi pelanggaran,” ujar Herwyn saat membuka kegiatan Sosialisasi Model Evaluasi dan Pengumpulan Data Pendukung Evaluasi IKP 2024 di Jakarta, Selasa (4/8/2026)..

Herwyn menjelaskan bahwa IKP dasar tetap menjadi fondasi penting dalam memetakan potensi kerawanan karena disusun berdasarkan pengalaman historis serta kondisi struktural yang terjadi pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya. Namun demikian, perkembangan teknologi informasi, perubahan regulasi, hingga dinamika politik yang terus berkembang di lapangan menuntut adanya pembaruan informasi kerawanan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Menurutnya, IKP tidak boleh dipandang sebagai indikator yang menilai baik atau buruknya suatu daerah. Sebaliknya, IKP harus berfungsi sebagai radar pengawasan yang membantu Bawaslu mengidentifikasi titik-titik risiko, menentukan wilayah prioritas pengawasan, serta menyusun strategi pencegahan yang tepat berdasarkan data yang valid dan terverifikasi.

Atas dasar itu, Herwyn mendorong pengembangan IKP dinamis yang diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan setiap tahapan Pemilu. Ia menegaskan bahwa pembaruan data kerawanan harus tetap didukung oleh proses verifikasi yang memadai sehingga informasi yang digunakan tidak hanya cepat diperoleh, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu, Roy Siagian, mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran Bawaslu mengenai model evaluasi dan mekanisme pengumpulan data pendukung IKP 2024.

Menurut Roy, kegiatan yang berlangsung pada 4–6 Agustus 2026 itu menjadi forum strategis untuk memetakan kebutuhan data, mengevaluasi implementasi IKP, serta menghimpun berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna menyempurnakan model evaluasi IKP pada masa mendatang.

Melalui penguatan model evaluasi dan pengembangan IKP yang lebih adaptif, Bawaslu berharap upaya pencegahan dan pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif, sehingga potensi kerawanan Pemilu dan Pemilihan dapat dideteksi serta ditangani sejak dini.***