Bawaslu Bedah Buku “Srikandi Mengawasi” untuk Angkat Peran Perempuan dalam Pemilu 2024

Batam, Kepulauan Riau - Buku Srikandi Mengawasi: Kisah Perempuan Pengawas Pemilu dalam Mengawasi Pemilu 2024 menjadi langkah Bawaslu dalam mendekolonisasi pengetahuan publik tentang peran perempuan di ranah demokrasi dan pengawasan pemilu. Melalui buku ini, Bawaslu berupaya menulis ulang sejarah pengawasan pemilu dari sudut pandang perempuan, membentuk perspektif baru yang lebih setara dan inklusif.

“Buku Srikandi Mengawasi ini adalah upaya dekolonisasi pengetahuan. Kita (Bawaslu) ingin merekonstruksi narasi agar masyarakat memiliki perspektif baru. Kita tulis ulang sejarah yang selama ini bias kolonial dan patriarki,” ujar Tenaga Ahli Divisi Pencegahan, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu, Apriyanti Marwah, saat membuka Bedah Buku Srikandi Mengawasi di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (12/8/2025).

Apri menyoroti bahwa sejarah bangsa sering mengabaikan peran perempuan, padahal kontribusinya besar—mulai dari menyumbangkan gagasan hingga berjuang di garis depan. “Perannya sama dengan laki-laki, tetapi jarang dicatat sejarah,” tegasnya.

Keprihatinan inilah yang mendorong Bawaslu menerbitkan buku berisi kisah 30 perempuan pengawas pemilu. Menurut Apri, publikasi ini menjadi komitmen Bawaslu untuk memastikan seluruh kerja perempuan dalam pengawasan pemilu tercatat dalam sejarah demokrasi Indonesia.

Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Mike Verawati Tangka, menyambut baik penerbitan buku ini. Ia menilai buku Srikandi Mengawasi menjadi angin segar yang mencatatkan peran perempuan dan dapat menjadi dasar advokasi kebijakan yang berpihak pada kesetaraan gender di bidang pengawasan pemilu.

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, berbagi kisahnya menghadapi beban ganda sebagai pengawas pemilu sekaligus mengurus urusan domestik.

“Sulit, tetapi bisa dilakukan,” ujar penulis kisah Di Balik Layar Perempuan Pengawas Pemilu itu.

Sementara itu, koleganya Rosnawati menegaskan bahwa perempuan juga kerap menghadapi stigma gender, termasuk terkait pilihan busana.

“Tidak perlu pembelaan. Kerja saja secara profesional, buktikan perempuan punya peran strategis dalam menjaga demokrasi. Hijab syar’i bukan penghalang,” tegas penulis Melawan Stigma Gender Hijab Syar'i dalam Pengawasan Pemilu.

Bawaslu merencanakan bedah buku ini di delapan provinsi sebagai bagian dari upaya diseminasi dan advokasi kebijakan berbasis gender, sekaligus menguatkan literasi demokrasi yang inklusif di seluruh Indonesia.***