Bagja Dorong Sinergi Antarinstansi Perkuat Mitigasi Kerawanan dan Keamanan Nasional

Jakarta - Pemeriksaan dan mitigasi potensi kerawanan harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menekankan pentingnya sinergi antarinstansi dalam memperkuat sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.

Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta lembaga terkait lainnya perlu saling berbagi data dan pandangan mengenai peta keamanan nasional.

"Keterbukaan pertukaran data dan analisis potensi kerawanan merupakan kunci utama untuk mengantisipasi serta memitigasi gangguan keamanan sejak dini," ujar Bagja saat membuka kegiatan Evaluasi Implementasi dan Kualitas Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 di Jakarta, Selasa malam (28/7/2026)..

Bagja juga meminta seluruh jajaran Bawaslu, khususnya yang membidangi divisi pencegahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, mengikuti proses evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan berbasis data sekaligus merumuskan langkah antisipatif sesuai kondisi di masing-masing daerah.

"Seluruh jajaran Bawaslu harus bisa mengantisipasi berbagai potensi masalah serta merumuskan langkah mitigasi kerawanan di daerahnya masing-masing," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu Roy Maryuna Siagian menjelaskan bahwa evaluasi IKP 2024 tidak hanya ditujukan untuk menilai implementasi IKP yang telah berjalan, tetapi juga menjadi forum bersama dalam menghimpun berbagai perspektif guna menyempurnakan konsep, metodologi, tata kelola data, serta arah pengembangan IKP ke depan.

Roy menegaskan, penyelenggaraan evaluasi tersebut merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas Indeks Kerawanan Pemilu melalui pendekatan continuous improvement. Dengan demikian, IKP diharapkan semakin akurat, kredibel, dan relevan sebagai instrumen pengawasan berbasis risiko dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan berintegritas.***