Herwyn Malonda Hadiri Safari Ramadan Komisi II DPR RI di Bandung, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Bandung, Jawa Barat - Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menghadiri kegiatan Safari Ramadan yang diselenggarakan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda di Bandung, Jawa Barat, Jumat (6/3/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus memperkuat sinergi antara Bawaslu sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI dengan pemerintah daerah.

“Safari Ramadan seperti ini menjadi ruang yang sangat baik untuk mempererat komunikasi antara lembaga negara dan pemerintah daerah. Bagi Bawaslu, sinergi dengan Komisi II DPR RI dan pemerintah daerah penting untuk memperkuat sistem pengawasan pemilu serta menjaga kualitas demokrasi,” ujar Herwyn.

Sedangkan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus dijaga agar kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan di lapangan.

“Realita di daerah harus bisa dipahami oleh pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil dapat merawat dua hal penting di republik ini, yaitu menjaga NKRI sekaligus merawat otonomi daerah sebagai konsensus konstitusi,” ujarnya.

Menurut Rifqi, forum silaturahmi seperti Safari Ramadan menjadi kesempatan penting untuk mempererat komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai unsur kelembagaan yang memiliki peran dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menekankan pentingnya pembangunan yang bertumpu pada identitas dan nilai kebudayaan daerah. Menurutnya, pembangunan yang berakar pada jati diri masyarakat akan melahirkan karakter yang kuat sekaligus menjaga keseimbangan dengan lingkungan.

“Pembangunan harus berpijak pada identitas dan kebudayaan masyarakatnya. Ketika pembangunan berangkat dari nilai dan karakter lokal, maka kemajuan yang dicapai akan tetap selaras dengan lingkungan dan memperkuat jati diri daerah,” kata Dedi Mulyadi.

Safari Ramadan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah serta unsur pemerintahan di Jawa Barat. Pertemuan itu menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang dialog untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.***