Lompat ke isi utama

Berita

Politisasi Birokrasi Jadi Tantangan, Herwyn Tekankan Penguatan Pengawasan Netralitas ASN

herwyn malonda netralitas asn

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda dalam tangkapan layar forum daring Bawaslu Membelajarkan, Senin (16/11/2026).

Jakarta - Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda menilai politisasi birokrasi menjadi salah satu tantangan dalam pengawasan netralitas aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, pengaruh kekuasaan politik terhadap pembinaan karier dan jabatan aparatur berpotensi mendorong ASN menunjukkan keberpihakan dalam kontestasi Pemilu.

“Persoalan netralitas perlu kita (Bawaslu) kaji lebih dalam. Apakah karena kurangnya pemahaman terhadap aturan, sanksi yang belum memberikan efek jera, atau ada persoalan mendasar lainnya, seperti hubungan kekuasaan yang memengaruhi perilaku aparatur,” ujarnya dalam kegiatan Bawaslu Membelajarkan, Senin (16/11/2026).

Herwyn menjelaskan, persoalan netralitas ASN tidak cukup dilihat dari aspek kepatuhan terhadap regulasi. Bawaslu perlu memahami hubungan antara birokrasi dan kekuasaan politik yang berpotensi memengaruhi independensi aparatur pemerintahan.

Dia mencontohkan sejumlah bentuk dugaan pelanggaran netralitas, mulai dari kepala desa yang mengajak masyarakat mendukung calon tertentu, pejabat yang meminta bawahannya menghadiri kegiatan politik, hingga penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye.

Menurutnya, pengawas Pemilu harus mampu mengidentifikasi secara tepat pihak yang diduga melakukan pelanggaran, kedudukan hukum pelaku, bentuk perbuatan, serta ketentuan yang dilanggar. Pemahaman tersebut penting karena ASN, kepala desa, dan lurah memiliki ketentuan hukum serta konsekuensi yang berbeda.

Selain itu, Herwyn menekankan pentingnya mengkaji efektivitas penegakan sanksi terhadap pelanggaran netralitas ASN. Salah satu aspek yang perlu menjadi perhatian adalah mekanisme untuk memastikan rekomendasi penanganan pelanggaran benar-benar ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK).

Dia mengingatkan, pengawas Pemilu tidak cukup hanya memahami pasal demi pasal dalam regulasi. Pengawas juga harus mampu membaca fakta, menilai alat bukti, dan menyusun kajian hukum secara tepat agar penanganan dugaan pelanggaran berjalan sesuai ketentuan.

“Pengawas pemilu tidak cukup hanya memahami regulasi, tetapi juga harus mampu memahami persoalan secara substansial. Kualitas pengawasan sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya,” jelasnya.***

Penulis: Gunawan Kusmantoro

Foto: Dok. Bawaslu RI

Sumber: Bawaslu RI

Tag
Bawaslu, Herwyn Malonda, politisasi birokrasi, netralitas ASN, pemilu, kepala desa