Pemutakhiran Data Parpol Tahun 2026, Bawaslu Kota Cimahi Koordinasi dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Cimahi, Jawa Barat - Bawaslu Kota Cimahi terus melakukan monitoring pemutakhiran data partai politik (Parpol) melalui koordinasi dengan seluruh Parpol di Kota Cimahi. Pada Rabu (22/7/2026), Bawaslu Kota Cimahi melakukan koordinasi dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cimahi untuk memastikan akurasi data Parpol pada Sipol KPU.

"Koordinasi ini kami lakukan untuk memastikan setiap partai politik terus memperbarui data yang tercatat di Sipol. Data yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tertib administrasi kepartaian serta mendukung kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2029," kata Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Cimahi, Jusapuandy.

Dalam kegiatan tersebut, Jusapuandy bersama Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Akhmad Yasin Nugraha diterima Ketua DPC PPP Kota Cimahi Fitriyani Angelina Silaban beserta jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung sebagai bagian dari penguatan koordinasi sekaligus monitoring perkembangan pemutakhiran data kepartaian di lingkungan DPC PPP Kota Cimahi.

Pada kesempatan tersebut, Bawaslu Kota Cimahi mendorong DPC PPP Kota Cimahi untuk secara berkala memperbarui data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan perempuan, rekening partai, serta alamat kantor. Pembaruan tersebut dinilai penting agar informasi yang tercatat dalam Sipol tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi terkini.

Ketua DPC PPP Kota Cimahi Fitriyani Angelina Silaban menyambut baik koordinasi yang dilakukan Bawaslu. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum untuk mempercepat konsolidasi internal sekaligus melengkapi seluruh dokumen administrasi partai sebagai persiapan menghadapi tahapan Pemilu mendatang.

"Kami akan mempercepat penyelesaian seluruh data kepengurusan sampai ke tingkat anak ranting sehingga seluruh persyaratan administrasi dapat dipenuhi sebelum tahapan Pemilu dimulai," ujar Fitriyani.

Ia menjelaskan, seluruh jajaran pengurus mulai dari tingkat cabang hingga anak ranting, saat ini terus didorong untuk segera melengkapi administrasi kepengurusan sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut dilakukan agar proses pemutakhiran data di Sipol dapat berjalan optimal dan mencerminkan kondisi organisasi yang sebenarnya.

Melalui koordinasi dengan seluruh Parpol diharapkan dapat menciptakan tata kelola administrasi kepartaian yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel sehingga mendukung penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan berintegritas.***