Ketua Bawaslu Rahmat Bagja Beri Masukan Desain dan Implementasi Program Partisipasi di Kedubes Australia

Jakarta - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menyampaikan sejumlah masukan strategis terhadap desain dan implementasi Program Partisipasi dalam pertemuan konsultasi yang digelar di Kedutaan Besar (Kedubes) Australia, Rabu (15/10/2025).

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya pada Juli lalu yang membahas penguatan demokrasi elektoral dan tata kelola kolaboratif antara lembaga pengawas pemilu Indonesia dan mitra internasional.

Dalam paparannya, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa Program Partisipasi dirancang untuk memperkuat ekosistem demokrasi yang berintegritas dan partisipatif. Program ini menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan literasi demokrasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi berbasis data terbuka.

“Program ini penting untuk membangun budaya demokrasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis pembelajaran antar lembaga,” ujar Bagja.

Lebih lanjut, Bagja menilai kemitraan internasional, termasuk dengan institusi di Australia, berperan penting dalam memperluas jejaring pengawasan pemilu. Melalui kerja sama ini, Bawaslu dapat mendorong pembelajaran lintas negara, memperkuat pemanfaatan teknologi dalam pengawasan pemilu, dan menumbuhkan praktik baik untuk menjaga integritas proses demokrasi.

Bagja juga menegaskan pentingnya keselarasan desain program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta prioritas Pemerintah Indonesia. Ia menyoroti perlunya pelibatan lembaga nasional sejak tahap perencanaan dan penguatan koordinasi lintas instansi seperti Bappenas, KPU, Kemendagri, dan Kemenkominfo.

“Melalui koordinasi yang baik, kita dapat memastikan setiap inisiatif penguatan demokrasi berjalan efektif, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, Bagja menekankan bahwa tata kelola program harus menjamin keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan pendekatan berbasis bukti (evidence-based approach). Pendekatan ini diharapkan meningkatkan efektivitas kebijakan serta memperkuat sistem pengawasan yang responsif terhadap dinamika demokrasi di tingkat lokal dan nasional.

“Bawaslu percaya, demokrasi yang kuat lahir dari kolaborasi, pengetahuan, dan partisipasi yang bermakna,” tutup Bagja.

Untuk diketahui, pertemuan tersebut diinisiasi oleh Pemerintah Australia sebagai bagian dari penyusunan desain program yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Indonesia dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi publik.

Bagja hadir bersama Kepala Biro Hukum dan Humas Agung Bagus Gede Bayu Indraatmaja serta Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Roy Siagian.

Selain Bawaslu, hadir pula perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang turut memberikan masukan terkait arah dan desain program tersebut.***