Buku “Dinamika Pengawas Pemilu” Karya Puadi Bawaslu Dapat Apresiasi Akademisi UGM dan UNS

Sleman, DIY - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kembali mendapat sorotan positif dari kalangan akademisi melalui karya terbaru Anggota Bawaslu, Puadi, berjudul “Dinamika Pengawas Pemilu: Dinamika Peran Bawaslu dan Interaksi Kepentingan”. Buku tersebut diapresiasi sebagai referensi penting bagi akademisi, praktisi, hingga pembuat kebijakan dalam merumuskan arah kepemiluan di Indonesia.

Dalam acara bedah buku di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Agus Riwanto, menilai buku tersebut mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum pemilu.

“Buku ini penting sebagai salah satu referensi revisi UU Pemilu. Sumbangan pemikiran dalam karya ini sangat menarik bagi dunia akademik maupun pembuat kebijakan,” ujar Agus.

Agus juga menekankan pentingnya pemilu yang bebas (free) sebelum berbicara tentang keadilan (fair). Menurutnya, kebebasan pemilih dari intervensi menjadi syarat utama tercapainya pemilu yang adil.

“Pemilu itu yang paling penting free dulu baru fair. Jika tidak bebas, keadilan tidak akan pernah tercapai,” tegasnya.

Hal senada diungkapkan Yance Arizona, dosen Hukum Tata Negara UGM. Ia menyebut buku karya Puadi ini istimewa karena ditulis secara ilmiah oleh seorang praktisi pemilu.

“Buku ini merupakan refleksi dari kerja pengawasan Bawaslu sekaligus referensi akademik yang sangat baik untuk mempelajari hukum pemilu,” jelas Yance.

Dekan FISIP Universitas Al-Azhar, Heri Herdiawanto, menambahkan bahwa buku ini mengangkat lima isu penting, yaitu daftar pemilih, netralitas ASN, politik uang, keterwakilan perempuan, serta tantangan pengawasan di lapangan.

“Buku ini bukan sekadar teori, tetapi refleksi pengalaman langsung pengawas pemilu. Fakta di dalamnya dapat menjadi pelajaran penting untuk memperbaiki kualitas pemilu agar lebih kredibel,” ujarnya.

Sebagai penulis, Puadi menjelaskan bahwa buku ini lahir dari ikhtiar untuk mendokumentasikan pengalaman, merekam dinamika, sekaligus menawarkan refleksi bagi penguatan demokrasi elektoral. Ia menegaskan dua kebaruan yang ditawarkan buku ini.

Pertama, pengawasan pemilu dipahami tidak hanya sebagai fungsi hukum, tetapi juga kapasitas kelembagaan yang bernegosiasi dan berkolaborasi dengan berbagai kepentingan. Kedua, interaksi kepentingan tidak dilihat sebagai hambatan, melainkan sebagai realitas demokrasi yang menuntut Bawaslu tetap adaptif, independen, dan inovatif.

“Pengawasan pemilu yang efektif tidak cukup hanya dengan regulasi, tetapi juga membutuhkan kolaborasi multipihak dan legitimasi publik,” ungkap Puadi.

Ia berharap, buku Dinamika Pengawas Pemilu dapat menjadi bahan refleksi sekaligus rujukan bersama bagi semua pihak.

“Pengawasan pemilu bukan hanya tugas Bawaslu semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk menjaga demokrasi elektoral,” pungkasnya.***