Bawaslu Ajak Jajaran Refleksi & Evaluasi Tahapan Pemilu, Persiapan Program Berdampak di Tahun Non-Tahapan

Jakarta – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menekankan pentingnya refleksi dan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahapan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya.

Seruan ini disampaikan oleh Anggota Bawaslu, Herwyn JH Malonda, sebagai langkah strategis dalam menyambut tahun non-tahapan Pemilu (2026). Tujuannya adalah memastikan program kegiatan yang disusun dapat memberikan dampak nyata kepada masyarakat dan memperkuat citra Bawaslu sebagai penjaga demokrasi.

“Pada tahun 2026, masa non-tahapan Pemilu dan Pemilihan adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan evaluasi. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai penjaga demokrasi,” ujar Herwyn saat menutup kegiatan Penyusunan dan Penajaman RKA-K/L Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2026, Kamis (09/10/2025).

Herwyn menambahkan bahwa hasil refleksi dan evaluasi harus menjadi dasar untuk merumuskan program kerja yang berdampak pada masyarakat dan citra lembaga.

Lebih lanjut, Herwyn meminta seluruh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyusun program kegiatan dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Perencanaan yang baik ini penting agar program yang dijalankan di masa non-tahapan Pemilu memiliki hasil yang jelas.

“Paling penting, kita harus tetap menampilkan citra Bawaslu sebagai penjaga demokrasi meskipun berada di tengah waktu non-tahapan Pemilu,” tegasnya.

Herwyn berharap kegiatan penyusunan RKA-K/L ini dapat memberikan hasil yang signifikan dalam penguatan kelembagaan Bawaslu. Penguatan institusi sangat krusial agar Bawaslu semakin dipercaya oleh masyarakat.

“Mudah-mudahan apa yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat menjadikan lembaga kita semakin kuat dan dipercaya oleh masyarakat,” pungkas Herwyn.

Kegiatan strategis ini dihadiri oleh Inspektorat Utama dan Inspektorat Wilayah Bawaslu, serta melibatkan para Ketua Bawaslu Provinsi, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi Provinsi, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan operator aplikasi SAKTI Bawaslu se-Indonesia.***