Perkuat Pengawasan Non-Tahapan, Bawaslu Evaluasi PDPB dan Konsolidasi Demokrasi

Cimahi, Jawa Barat - Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (PPHM) menggelar kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pencegahan dan Pengawasan di Masa Non-Tahapan Pemilu pada Kamis (23/4/2026).

Kegiatan ini menitikberatkan pada dua isu strategis, yakni Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan konsolidasi demokrasi sebagai fondasi penguatan sistem pengawasan ke depan.

Koordinator Divisi PPHM, Akhmad Yasin Nugraha, menegaskan bahwa pengawasan di masa non-tahapan tetap memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas demokrasi.

“PDPB harus kita kawal secara serius karena menjadi pintu awal perlindungan hak pilih. Di sisi lain, konsolidasi demokrasi perlu terus dibangun dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat agar pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga, tetapi juga menjadi gerakan bersama yang kuat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Kegiatan evaluasi ini dipimpin langsung oleh Akhmad Yasin Nugraha serta didampingi oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, dan diikuti oleh seluruh jajaran staf. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghadapi tahapan pemilu mendatang.

Dalam evaluasi tersebut, PDPB menjadi perhatian utama mengingat pentingnya akurasi data pemilih sebagai basis penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Data pemilih yang tidak mutakhir berpotensi menimbulkan berbagai persoalan, seperti hilangnya hak pilih maupun pemilih pemula namun tidak terdata.

Oleh karena itu, pengawasan berkelanjutan terhadap proses pemutakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terdaftar secara akurat.

Selain itu, penguatan konsolidasi demokrasi dinilai semakin penting urgensinya di tengah dinamika sosial dan perkembangan informasi yang cepat.

Konsolidasi demokrasi yang kuat perlu dibangun melalui kolaborasi antara penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, akademisi, media, hingga komunitas lokal. Sinergi ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, memperkuat partisipasi publik, serta menciptakan ekosistem pengawasan partisipatif yang inklusif dan responsif.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran semakin solid dan siap dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memperkuat komitmen dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi.*