Puadi: Kepercayaan Publik Jadi Kunci Kekuatan Bawaslu dalam Mengukuhkan Demokrasi

Jakarta - Anggota Bawaslu Puadi menegaskan pentingnya penguatan peran dan posisi kelembagaan Bawaslu, tidak hanya dari sisi kewenangan formal, tetapi juga dalam membangun dan menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, perjalanan 18 tahun Bawaslu bukan sekadar menjalankan mandat hukum, melainkan juga menjaga legitimasi demokrasi melalui kepercayaan masyarakat.

“Kekuatan utama Bawaslu bukan hanya terletak pada kewenangan yang dimilikinya, tetapi pada kepercayaan publik yang menyertainya,” ujar Puadi saat memberikan sambutan dalam peringatan HUT ke-18 Bawaslu bertema Mengukuhkan Demokrasi di Lapangan Bawaslu, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, kewenangan yang dimiliki Bawaslu memang menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu dan pemilihan. Namun demikian, efektivitas pengawasan sangat ditentukan oleh sejauh mana publik percaya terhadap independensi, integritas, dan keberanian Bawaslu dalam menegakkan keadilan pemilu.

Puadi menekankan, Bawaslu tidak dapat hanya bertumpu pada aspek formal kelembagaan. Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, lembaga pengawas pemilu dituntut untuk semakin adaptif, profesional, serta terbuka terhadap kritik dan partisipasi publik.

Menurutnya, tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks, mulai dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, meningkatnya polarisasi politik, hingga munculnya berbagai modus pelanggaran yang semakin canggih. Kondisi tersebut menuntut Bawaslu untuk terus beradaptasi dan bertransformasi.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Puadi menggarisbawahi tiga hal yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Ia menyebut pengawasan pemilu tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan konvensional semata, melainkan membutuhkan kemampuan analitis, adaptif, serta penguasaan teknologi.

Kedua, penguatan sistem penegakan hukum pemilu yang berintegritas. Bawaslu, kata dia, harus memastikan setiap pelanggaran ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Konsistensi dalam menegakkan keadilan elektoral menjadi kunci dalam membangun kewenangan sekaligus kepercayaan publik.

Ketiga, penguatan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Puadi menegaskan, pengawasan pemilu pada hakikatnya merupakan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa.

"Partisipasi masyarakat, peran media, serta sinergi dengan lembaga negara lainnya menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem demokrasi yang sehat dan berintegritas," pungkasnya.***